Penerapan Tarif PPN 11 Persen Sebaiknya Ditunda Sementara Waktu

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi salah satu pihak yang mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen saat pembahasannya di DPR bersama pemerintah. Hanya saja dia menyayangkan waktu kenaikan tarif PPN yang tidak tepat.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menilai, seharusnya pemerintah menangguhkan kenaikan tarif PPN karena kondisi Indonesia yang tengah dalam tekanan akibat konflik Rusia-Ukraina. Geopolitik tersebut telah mengerek harga-harga komoditas melonjak dan kenaikannya langsung dirasakan di tingkat konsumen.

"Harusnya kenaikan PPN ini melihat lagi, apa harus dilakukan atau bisa ditangguhkan sementara waktu," kata Hariyadi dalam webinar bertajuk: Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?, Jakarta, Kamis (7/4).

Hariyadi menuturkan, kenaikan PPN 1 persen menjadi 11 persen sebenarnya tidak akan terlalu berdampak besar bagi masyarakat. Hanya saja dalam kondisi saat ini kenaikan yang hanya 1 persen ini membuat terasa menjadi berat. Apalagi dalam waktu yang bersamaan ada momentum Ramadan dan menjelang lebaran yang secara historis tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

"Diproyeksikan inflasi Ramadan tahun ini akan lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya," kata dia.

Bahkan pada April bulan ini diperkirakan akan ada tambahan kenaikan inflasi sebesar 0,3 persen sampai 0,5 persen (mtm) dari komoditas yang mengalami kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen. Kenaikan ini diluar adanya kebijakan pemerintah yang mengizinkan mudik Lebaran tahun ini.

Jaga Inflasi

Sementara, pemerintah harus menjaga inflasi tahunan di level 2 persen - 4 persen. Inflasi akan tepat sesuai sasaran jika pemerintah dan Bank Indonesia sukses mengurangi risiko kenaikan inflasi dengan menstabilkan kenaikan harga pangan.

"Maka kenaikan tarif PPN pada 1 April tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan inflasi di bulan April dan bulan-bulan selanjutnya," katanya.

Selain itu, Hariyadi mengatakan kenaikan tarif 1 persen untuk PPN dinilai tidak akan signifikan menggerus daya beli masyarakat. Sebab pemerintah masih memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah.

"Kenaikan tarif PPN tersebut diperkirakan lebih berdampak pada barang-barang konsumsi kelompok masyarakat menengah," kata dia mengakhiri.