Pemerintah Target Bangun 5 Juta Unit Rumah MBR Hingga 2024
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menargetkan sebanyak 5 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam RPJMN 2020-2024. Di mana di dalam RPJMN tersebut, terdapat program untuk pelayanan infrastruktur dasar masyarakat, salah satunya adalah pengembangan perumahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, di dalam RPJMN 2020-2024 setidaknya ada 70 persen masyarakat yang harus memiliki akses terhadap perumahan dan pemukiman laik. Paling tidak rumah tersebut memiliki rasa aman serta terjangkau oleh masyarakat khususnya MBR.
"Di dalam target RPJM itu target kita adalah 5 juta unit rumah," kata dia dalam acara Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan, Senin (28/12).
Dia menjelaskan, target 5 juta unit rumah tersebut terdiri dari subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 900 ribu unit. Kemudian Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 100 ribu unit/
Selanjutnya untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) khusus ASN, TNI dan Polri sebanyak 500 unit. "Tapera ini akan mulai beroperasi pada tahun 2021 sebanyak 500.000 unit tadi dikhususkan untuk ASN dan TNI Polri," imbuh dia.
Kemudian penyediaan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF) 50 ribu unit dan kolaborasi pemerintah melalui pusat, daerah, swasta, dan masyarakat mencapai 3,5 juta unit. "Ini adalah target atau Renstra 2020-2024 dari sektor perumahan kita," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaAgung Podomoro membangun Kota Podomoro Tenjo untuk menjawab tingginya permintaan konsumen terhadap hunian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Angka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca SelengkapnyaAkibat banjir, masyarakat beraktivitas menggunakan paruh karena akses jalan tidak bisa dilalui.
Baca SelengkapnyaImbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaSMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.
Baca SelengkapnyaAHY pun mengingatkan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.
Baca Selengkapnya