Pemerintah Siapkan Peta Jalan Transisi Menuju Energi Bersih

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyiapkan peta jalan transisi energi menuju carbon neutral (Net-Zero Emission) pada 2060 atau bisa lebih cepat bila didukung dunia internasional. Sejumlah strategi itu disiapkan untuk mendorong transisi energi berkelanjutan melalui energi baru terbarukan (EBT).

Dalam peta jalan itu ada strategi utama antara lain dari sisi supply adalah pengembangan EBT secara masif, pengurangan pemanfaatan energi fosil diantaranya tidak lagi menambah pembangkit fosil baru kecuali yang telah berkontrak atau sedang berkonstruksi.

Kemudian retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilakukan secara bertahap, dan melakukan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT serta penerapan teknologi baru seperti Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS).

"Sedangkan di sisi demand melalui penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemakaian kompor induksi, penerapan manajemen energi dan standard kinerja energi yang minimum," ujar Arifin dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (20/4).

Arifin mengatakan, transisi menuju energi berkelanjutan turut menjadi isu pokok dalam Presidensi G20. Selain energi ada juga isu lain seperti kesehatan global yang inklusif dan transformasi ekonomi berbasis digital.

Pada forum transisi G20, kata dia, tema yang diusung adalah memperkuat sistem energi global yang lebih bersih dan transisi yang berkeadilan dalam pemulihan berkelanjutan dengan tiga isu prioritas yang disesuaikan dgn perkembangan transisi energi dunia yaitu aksesibilitas energi, teknologi energi yang bersih, dan pendanaan.

"Forum transisi energi ini diharapkan akan menghasilkan langkah yang lebih konkret guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan serta transisi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," jelas Arifin.

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menuturkan, realisasi mitigasi emisi karbon yang dilakukan pemerintah mencapai 69,5 juta ton karbon di 2021. Hal itu dikontribusikan oleh konversi pembangkit energi ke energi bersih, konservasi energi dan sebagainya.

"Kalau kita lihat perkembangan pembangkit listrik EBT ada kemajuan, Sampai september 2021 ada 386 mega watt. Ini memang belum bisa mencapai yang kita targetkan karena capaian EBT saat ini 12 persen tapi untuk mencapai 23 persen di tahun 2025 tentunya sangat challenging," jelasnya.

Ada sejumlah tantangan dalam melakukan transisi energi bersih di Indonesia. Seperti potensi EBT yang cukup besar namun tersebar sehingga perlu suatu teknologi, keterbatasan jaringan, rendahnya ketertarikan perbankan di bidang EBT, potensi EBT tidak dapat ditransportasikan, kemampuan industri dalam negeri yang terbatas, ketidakpastian pasar, dan biaya investasi awal yang tinggi, serta bunga bank yang tinggi.

"Kebutuhan investasi untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) cukup besar sekitar Rp3500 triliun, makanya pak Jokowi mengatakan perlunya climate finance dari luar," jelas Satya.

Sebagaimana diketahui, dalam dokumen NDC, pemerintah menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia yakni sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030.

Peran BUMN dan Swasta

Di sisi lain sejumlah perusahaan BUMN dan swasta juga telah menunjukkan perannya dalam membantu transisi energi menuju net zero emission di 2060. EVP Perencanaan dan Enjiniring EBT PT PLN (persero) Cita Dewi mengungkapkan, guna mendukung transisi energi menuju net zero emission di 2060, pihaknya telah melakukan dekarbonisasi kelistrikan.

Dalam dekarbonisasi kelistrikan, PLN menyeimbangkan berbagai tujuan penting antara lain implikasi biaya, energy trilemma, kontribusi GDP, dengan bantuan dari para pemangku kepentingan. Kemudian PLN melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai baseline untuk mencapai target Carbon Neutral.

"PLN juga berupaya meningkatkan efisiensi pembangkit listrik dan berpartisipasi dalam uji coba sistem perdagangan emisi, dan PLN memanfaatkan Insentif dari carbon credit dan renewable energy certificate untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan," jelasnya.

Selain itu, PLN juga berkomitmen untuk menargetkan EBT sebanyak 23 persen pada tahun 2025 dan meninggalkan PLTU batu bara secara bertahap sampai dengan 2056.

Sementara itu, VP Pertamina Energy Institute Hery Haerudin membeberkan sejumlah peran Pertamina dalam mendukung transisi energi tersebut. Pertamina sendiri sudah melakukan kebijakan yang berkelanjutan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, bahkan terdapat komite berkelanjutan di dalam struktur perseroan.

"Kita memiliki strategi dan target jangka panjang di bidang sustainability yang berkaitan dengan ESG. Ini menunjukkan Pertamina komitmen dalam aspek keberlanjutan khususnya lingkungan," katanya.

Adapun salah satu peran Pertamina ialah meningkatkan bauran EBT menjadi 17 persen pada tahun 2030 dari sebelumnya hanya 3 persen di tahun 2021. Sementara investasi yang digelontorkan sebesar USD11 miliar untuk peningkatan gas dan EBT.

"Pertamina berkomitmen untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan dengan 1 alokasi biaya kapital 14 persen dari keseluruhan anggaran jangka panjang. Nilai tersebut lebih agresif dengan perusahaan energi lain dangan rata-rata biaya kapital untuk EBT sebesar 4 persen," paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk Dharma Djojonegoro mengatakan bahwa Adaro telah melakukan beberapa inisiatif dalam upaya dekarbonisasi. Salah satunya mendevelop solar PV untuk terminal batu bara di perusahaan.

"Kita juga lagi membangun mini hydro power plant di salah satu unit tambang kita untuk menggantikan genset yang selama ini kita pakai. Di luar itu kita juga sudah punya Nature Based Solution (NBS) forest management. Kita punya dua hutan di Kalimantan Tengah yang bisa membantu carbon offset," jelasnya.