Pemerintah diminta tingkatkan pemberdayaan SDM tekan ketimpangan

Merdeka.com - Survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat bahwa persepsi masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi. Di mana persepsi masyarakat terhadap ketimpangan di tahun 2017 berada di angka 5,6 alias tinggi dari hasil survei serupa pada tahun lalu yang berada di angka 4,5.

Peneliti Utama INFID Bagus Takwin menyarankan agar pemerintah meningkatkan program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) untuk menekan angka ketimpangan. Seperti memberikan tunjangan uang melalui asuransi bagi pekerja yang kena PHK dari tempat kerjanya.

Selain itu juga memberikan tunjangan pelatihan kerja bagi masyarakat yang berusia di atas 30 tahun. "Perbaikan undang-undang perpajakan agar dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok super kaya di Indonesia," ungkapnya di Jakarta, Kamis (8/2).

Tak hanya itu, pemerintah juga diimbau untuk melakukan realokasi 5-10 persen dari anggaran pendidikan dalam APBN untuk meningkatkan investasi SDM perempuan. "Kelima memberikan insentif bagi penciptaan lapangan pekerjaan di kabupaten/kota," imbuhnya.

Selain itu, berbagai pelatihan sektoral, program magang, dan program kerja sambil belajar perlu ditingkatkan. Juga bantuan konsultasi bagi pencari kerja.