Pembelaan KSP soal Proyek Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun

Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian mengingatkan bahwa pembangunan dan pengembangan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan investasi jangka panjang. Proyek ini sekaligus untuk mewujudkan pembangunan yang merata sesuai konsep Indonesia-sentris.

Pernyataan Helson tersebut disampaikan untuk menanggapi berbagai sorotan terhadap pembangunan Sirkuit Mandalika yang meninggalkan utang bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp4,6 triliun.

"Pengembangan sirkuit sebagai sebuah terobosan yang disiapkan dengan penuh kehati-hatian untuk menumbuhkan pusat pariwisata baru, terutama di NTB. Hal ini salah satu bukti nyata komitmen Presiden Jokowi untuk memeratakan pembangunan di Indonesia," katanya dikutip dari Antara, Jumat (16/6).

Helson mengatakan, pemanfaatan Sirkuit Mandalika sebagai tempat balapan berskala Internasional yakni MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, dan Asian Talent Cup, telah menciptakan efek pengganda ekonomi yang besar dan berkelanjutan.



Dia mencontohkan kesuksesan kegiatan WSBK 2023 yang memberikan dampak Rp 5 triliun terhadap ekosistem pergerakan ekonomi di Indonesia.

"Kami (KSP) yakin dalam beberapa tahun ke depan, dampak pengembangan Sirkuit Mandalika ini akan lebih besar dan menguatkan NTB sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang berkelanjutan," kata dia.

Penghapusan WBSK

Terkait dengan penghapusan World Superbike (WSBK), menurut Helson, hal itu tidak perlu dijadikan sebagai polemik karena masih banyak ajang internasional yang dapat digelar di Sirkuit Mandalika dan dapat menjaring wisatawan seperti Porsche Challenge dan L'Etape Indonesia by Tour de France.

"Tentunya juga MotoGP ya," kata dia.

Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah, memiliki panjang lintasan 4,31 kilometer dan 17 tikungan, serta area run-off yang luas. Sirkuit tersebut diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021.