Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menjalani rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah satu agenda rapat adalah pengajuan pagu anggaran kerja OJK pada tahun 2019.

Wimboh menyampaikan, untuk anggaran kerja tahun depan, OJK mengajukan anggaran sebesar Rp 5,679 triliun, angka tersebut tercatat tumbuh sekitar 14,11 persen.

"Merujuk pada asumsi 2019, kami mengajukan pagu anggaran Rp 5,679 triliun, pagu anggaran ini meningkat 14,11 persen dibandingkan 2018," kata di Kompleks DPR Jakarta, Senin (29/10).

Postur anggaran tersebut, kata dia akan terbagi dalam tiga pos utama. Pada pos pertama sebesar 51,41 persen dari anggaran digunakan untuk pengeluaran strategis untuk biayai pengawasan, pengaturan, perizinan edukasi perlindungan konsumen, serta biaya SDM.

Sedangkan pos kedua yakni sebesar 36,72 persen akan dipergunakan untuk operasional menjalankan tugas pokok dan tugas utama OJK. Sementara pos ketiga sebesar 11,84 persen akan digunakan untuk prasarana guna mendukung kinerja termasuk gedung.

"Anggaran-anggaran ini mohon dibahas dan disetujui," kata Wimboh.

Anggota Komisi XI Harry Poernomo berharap, dengan anggaran yang nantinya disahkan, OJK dapat terus meningkatkan kualitas perlindungan industri jasa keuangan. Politisi Gerindra ini pun berharap agar OJK dapat menjalankan efisiensi anggaran pada tahun-tahun ke depan.

"Harapan saya, keberhasilan OJK tidak dapat di ukur dengan realisasi anggaran yang telah terserap, melainkan keberhasilan pengawasan," tandasnya.