Moeldoko Yakinkan Banyak Lembaga Negara Kompeten Mengawasi Jika Benar Anggaran Bocor
Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung adanya kebocoran anggaran negara. Menurut Prabowo, tiap tahunnya telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengungkapkan hendaknya pernyataan dikeluarkan ke publik mesti didasari pada proses pemeriksaan dari lembaga yang kompeten.
"Kita punya lembaga antara lain adalah BPK, KPK. Kita juga punya instrumen hukum yang mengawasi. Kita juga punya BPKP jadi jangan memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya tidak mendasari atas itu semua," kata dia, di Jakarta, Jumat (8/2).
Dari lembaga-lembaga tersebut lah kinerja pengelolaan keuangan negara dapat dilihat. Jika memang terjadi kebocoran maka tentu akan terlihat dalam laporan yang disampaikan lembaga-lembaga tersebut.
"Kan di situ ada opininya oh ini ada maladministrasi, di mana maladministrasi nya. Oh ada prosedur yang dilanggar, di mana," ujar dia.
Dia menegaskan bahwa Presiden tentu memberikan perhatian jika kebocoran anggaran memang benar terjadi. Indonesia pun memiliki instrumen-instrumen hukum untuk menindak pelanggaran.
"Kan begini pada akhir pemeriksaan ada opini dari BPK dari BPKP. Dari opini itu Presiden pasti akan memerintahkan kepada menteri terkait untuk melakukan langkah-langkah," ungkap Moeldoko.
"Kalau sudah menjurus ke arah pelanggaran prosedur, pelanggaran administrasi, apalagi pidana, proses itu nggak ada cerita," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaAlasan Presiden mengaungkan kebijakan hilirisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaHubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca Selengkapnya