Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Minimnya belanja negara karena pemerintah tertib anggaran

Minimnya belanja negara karena pemerintah tertib anggaran Gedung Jakarta. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Rendahnya belanja pemerintah telah membuat pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal pertama tahun ini. Konsumsi pemerintah hanya naik tipis 0,42 persen pada tiga bulan pertama tahun 2013.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menilai, anggaran yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan berkaitan erat dengan tata kelola anggaran (good governance) dari kementerian terkait.

"Sebenarnya begini, bintang-bintang (anggaran yang belum cair) itu terjadi karena kita kan sangat governance. Saya berharap jangan dipaksakan karena ingin mengejar government spending yang tinggi, governance-nya terbengkalai. Jadi tetap governance-nya harus diterapkan," kata Destry di Kampus Perbanas, Jakarta, Selasa (7/5).

Destry berpendapat, kementerian terkait harus menjaga tata kelola anggaran dengan baik agar Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran yang diperlukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi pemerintah.

"Jadi departemen-departemen kementerian teknisnya harus mengejar, maksudnya permasalahan apa, kenapa (anggaran) ini nggak bisa keluar. Jangan terus akhirnya mau mengejar supaya governance spending bagus akhirnya jadi loose control fiscal-nya. Jadi akhirnya kebocoran segala macam terjadi, percuma saja," tegas Destry.

Melihat pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 6,02 persen, Destry berharap, permasalahan yang menjadi penghambat cairnya anggaran di beberapa Kementerian, bisa segera diatasi dengan cara yang pruden (prinsip kehati-hatian).

"Jadi kita berharap bintang-bintang bisa diselesaikan. Itu PR lembaga teknis, bagaimana mereka harus lebih governance sehingga itu bisa cair," tutur Destry.

Kementerian Keuangan sebelumnya memberi tanda bintang untuk pencairan anggaran yang belum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beberapa di antaranya justru diblokir karena tidak sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian terkait.

Anggaran tersebut berasal dari tiga Kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Realisasi pengeluaran konsumsi pemerintah hanya naik tipis sebesar 0,42 persen dengan kontribusi pertumbuhan hanya sebesar 0,03 persen, dari Rp 38,7 triliun di kuartal 1-2012 menjadi Rp 38,8 triliun di kuartal 1-2013, disebabkan oleh beberapa anggaran yang diajukan oleh beberapa Kementerian, mengalami penundaan pencairan dari Kementerian Keuangan.

Rendahnya realisasi konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1-2013 yang hanya mencapai angka 6,02 persen.

(mdk/rin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.

Baca Selengkapnya
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu
BUMN Pertahanan: Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Bisnis, tapi Rantai Pasok Terganggu

Konflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Tutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun
Tutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun

Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya