Menteri Yuddy: Pangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, meminta jajaran pemerintah daerah untuk memangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah serta dalam rangka memacu reformasi birokrasi.
"Lakukan evaluasi dan pangkas organisasi yang gemuk. Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight. Untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar silakan bentuk organisasinya sesuai kebutuhan, tapi untuk urusan pilihan benar-benar harus selektif," ujar Yuddy seperti dikutip dari laman kementerian di Jakarta, Minggu (1/5).
Dicontohkan, untuk pemerintah kota atau pemerintah daerah yang tidak memiliki hutan, tidak perlu membentuk dinas kehutanan. "Kalau ada fungsi kehutanan, sebaiknya diintegrasikan ke dinas yang membidangi lingkungan hidup, bukan membentuk dinas tersendiri," ungkapnya.
Selanjutnya Yuddy mengingatkan, agar kesempatan perubahan peraturan pemerintah yang mengatur organisasi perangkat daerah, yang saat ini sedang dalam proses paraf lintas menteri, hendaknya dijadikan momentum oleh daerah untuk melakukan penataan kelembagaan yang lebih komprehensif.
"Hindari organisasi yang gemuk dengan jenjang hirarki yang panjang. Pemerintah pusat sudah memberi contoh dengan menghapus 10 Lembaga Non Struktural, bahkan saat ini sudah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Polhukam ada 9 lembaga lainnya yang akan dihapus," tutur Yuddy.
Ditambahkan, pembentukan organisasi perangkat daerah harus diawali dengan evaluasi akademik untuk memetakan kondisi objektif organisasi pemerintah daerah saat ini, serta bagaimana idealnya ke depan, baik berdasarkan urusan pemerintahan maupun kebutuhan dan karakteristik daerah.
"Selain evaluasi akademik, sebaiknya dilakukan pula observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi personil, pembiayaan, perlengkapan maupun dokumentasi administrasinya. Yang lebih penting lagi harus ada political will dari pimpinan daerah," tutup Yuddy.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah memprediksi arus mudik tahun 2024 bakal melonjak hingga 50 persen dibanding tahun lalu.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Budi, syarat untuk mencapai generasi emas 2045 ialah harus sehat dan pintar.
Baca SelengkapnyaMegawati mengambil contoh kasus pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali.
Baca SelengkapnyaLantai kamar mandi dapat mengalami kerak karena paparan air, kelembapan tinggi, dan penggunaan produk pembersih yang salah.
Baca SelengkapnyaMenurut Panglima TNI, amunisi itu memiliki masa berlaku maksimal 10 tahun sebelum disposal (dibuang) dan diledakkan.
Baca SelengkapnyaDari hasil rekapitulasi jumlah kendaraan pada arus mudik dari Merak ke Bakauheni yang didata Polda Banten sebanyak 259.216 kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya