Menteri Luhut Pastikan Tak Akan Potong Anggaran Wisata untuk Tangani Corona

Merdeka.com - Menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ad Interim Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa pemerintah tak akan memotong anggaran di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas meski kini tengah berperang melawan pandemi virus corona (Covid-19).

Luhut mengatakan, dia telah bersepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memasukkan anggaran pada 5 destinasi wisata super prioritas tersebut ke dalam program pembiayaan tahun jamak atau multi years contract (MYC).

"Kami bersepakat dengan ibu Ani (Sri Mulyani), program-program 5 pariwisata itu tidak dipotong tapi masuk multiyears. Supaya wisata yang paling cepat besar reborn, jangan sampai terlalu terganggu," ujar dia dalam rapat online bersama Komisi V DPR RI, Selasa (21/4).

Luhut memaparkan, Kementerian Perhubungan mulanya mendapatkan tambahan anggaran pada APBN 2020 sebesar Rp441,5 miliar untuk mengembangkan 5 KSPN super prioritas, antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Bitung-Likupang.

Pasca mewabahnya virus corona di Indonesia, Kemenhub kemudian melakukan realokasi anggaran sebesar Rp320,7 miliar dari total pagu Rp43,1 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19.

Adapun realokasi anggaran terbesar diberikan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara sekitar Rp115 miliar. Disusul Ditjen Perhubungan Laut Rp48 miliar dan Dirjen Perhubungan Darat Rp45 miliar.

Anggaran Kementerian PUPR Dipangkas Paling Besar

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut bahwa pemerintah paling banyak memangkas dana proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan untuk penanganan dampak virus corona alias covid-19.

"Bagian-bagian yang banyak pemotongannya itu budget di Kementerian PUPR," kata Febrio dalam diskusi virtual bertajuk 'Macroeconomic Update 2020', Jakarta, Senin, (20/4).

Pemangkasan anggaran tersebut bukan hanya lantaran sektor ini masuk kategori prioritas kedua (second priority). Melainkan karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah. Sehingga membatasi pergerakan orang.

Febrio mengatakan, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimoeljono ini sudah dua kali proyek anggarannya nya dipangkas. Saat APBN 2020 dan penyisiran anggaran yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Dari APBN 2020 ke Perpres 54 itu sudah sangat besar defisitnya potongannya lebih besar. Sekarang pun pemerintah melakukan penyisiran dari budget, mana budget yang bisa dipotong, itu sedang disiapkan," tutur Febrio.

Dia menyadari dampak kebijakan ini tidak membuat semua pihak merasa senang. Namun, ini merupakan jalan terbaik pemerintah membagi beban akibat dampak Covid-19.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com