Menko Rizal sebut ada pejabat yang lindungi Freeport
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kembali kesal dengan PT Freeport Indonesia. Lantaran, perusahaan asal Amerika Serikat ini tak kunjung melakukan divestasi saham ke pemerintah.
Menurut dia, ada pejabat pemerintah yang melindungi Freeport. Sehingga, perusahaan emas ini tak mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
"Freeport selalu cari alasan untuk tidak divestasi. Macam-macam alasannya. Kenapa berani begitu? Mohon maaf, pejabat kita gampang disogok. Sebenarnya saya tidak perlu minta maaf juga," tegasnya dalam acara Rembug Nasional: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Kedaulatan Pangan, Pembangunan Energi dan Keunggulan Maritim di Jakarta, Selasa (20/10).
Rizal memuji sikap tegas Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak karya yang habis pada 2021. Sikap tegas tersebut ditunjukkan dengan adanya syarat-syarat sebelum perpanjangan kontrak.
"Kalau Freeport lakukan (divestasi), kita mau negosiasi. Kalau enggak mending kembalikan itu kontrak. Resminya kan begitu," ungkapnya.
Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan posisi pemerintah harus tegas sehingga perpanjangan kontrak Freeport lebih menguntungkan Indonesia.
"Tapi ada menteri keblinger yang maunya (negosiasi) sekarang. Pasti Freeport tandatangan kalau dipepet. Karena mereka bisa rugi. Tapi mental kita masih mental inlander (takut pada asing). Kita sudah 70 tahun merdeka masih inlander, sama orang asing saja takut," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Intip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca SelengkapnyaBukan di Jawa, kota modern di Indonesia justru berada di Papua.
Baca SelengkapnyaNegara miskin diyakini memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnya