Menko Luhut buka-bukaan soal penjualan BUMN instruksi Jokowi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meluruskan soal ungkapan Presiden Joko Widodo terkait penjualan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, jika digabungkan antara anak usaha dan cucu usaha BUMN memiliki jumlah hingga 800 perusahaan.

Menurutnya, yang didorong adalah kerja sama pemanfaatan pelabuhan pemerintah yang dilakukan dengan swasta. Hal itu bertujuan untuk mendorong efisiensi biaya pengelolaan pelabuhan yang selama ini ditanggung oleh pemerintah.

"Tidak ada penjualan itu. Yang dilakukan itu kerja sama, sehingga pihak swasta juga berkembang. Jadi kalau kita dibilang jual BUMN untuk bayar utang, itu penyesatan informasi," tegas Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (17/10).

Dia menambahkan, saat ini ada beberapa tempat yang tengah disiapkan untuk dikerjasamakan dengan swasta. Di antaranya Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat dan pembangunan pelabuhan di Jawa Timur.

"Ini membuat efisiensi sehingga dana itu bisa dipakai lagi untuk tempat lain. Karena kalau pakai APBN saja, tidak akan cukup. Sehingga pihak swasta juga bisa menikmati dan akan lebih efisien juga pengelolaannya. Karena kalau pihak swasta yang main, dia akan hitung dengan detail investasinya dia," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memarahi menteri di dalam rapat paripurna di Istana Negara mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada 118 perusahaan. Sementara, anak usaha dan cucu usaha jika digabungkan bisa menjadi 800 perusahaan.

"Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak. Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800 perusahaan," kata Presiden Jokowi di Hotel Rizt Carlton,Jakarta, Selasa (3/10).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan dalam rapat tersebut dia memerintahkan agar 800 BUMN itu dimerger atau dijual. Sehingga, tidak ada lagi BUMN yang mengurusi soal catering atau laundry.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin catering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blak-blakan seperti itu. Untuk apa gitu," jelasnya.

Namun, hal tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta penjelasan terkait penjualan anak usaha BUMN yang pada saat ini jumlahnya mencapai 800 anak usaha seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Teguh, jika ada perusahaan BUMN yang dijual maka perlu mengikuti aturan yang berlaku. "Kementerian jika perlu dijual sehubungan ditentukan penggabungan, pengalihan, dan peleburan, pembubaran BUMN diatur oleh peraturan pemerintah," katanya.