Menkeu: Banyak yang takut terkait utang dan defisit anggaran
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro untuk tidak terlalu khawatir dengan defisit anggaran Indonesia yang mencapai Rp 298,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB. Menurut Bambang, saat ini masih banyak negara yang setara dengan Indonesia tapi memiliki defisit anggaran yang jauh lebih tinggi.
"Banyak yang paranoid (takut) terkait utang dan sebagainya defisit berbahaya dan seterusnya. Saya ingin menjelaskan, kalau mau surplus budget itu enggak gampang dengan kondisi ekonomi yang sekarang," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (22/6) malam.
Dari data tahun 2015 banyak negara pengekspor minyak, negara maju, dan negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami defisit anggaran bahkan sampai minus. Defisit anggaran Indonesia sendiri mencapai 2,52 persen pada tahun lalu.
"Pertama negara emerging market, China, defisitnya 2,74 persen dari GDP, lebih besar. India, 7,1 persen dari GDP. Malaysia, 3,03 persen. Argentina 7,3 persen. Brasil 10 persen dari GDP. Chili 2,34 persen, Kolombia 2,84 persen, Meksiko lebih tinggi 4,07 persen, Peru 2,04 persen. Itu untuk negara emerging market," jelas Bambang.
Sementara itu negara pengekspor minyak. Aljazair defisit anggarannya mencapai 15 persen dari GDP, Mesir 11,7 persen, Iran 2,9 persen, kemudian Jordania 4 persen, Kuwait surplus 1,24 persen, kemudian Oman 20 persen dari GDP, Qatar surplus tapi surplus mereka turun dari 18 persen dari GDP menjadi 10 persen dari GDP karena mereka tak lagi mengandalkan pendapatan gas. Saudi Arabia mengalami defisit anggaran 16 persen dari GDP dan Venezuela 18 persen.
"Jadi kalau ada yang bilang Indonesia harusnya kayak Venzuela, saya sih berdoa saja enggak, buktinya kita juga enggak sampai 15 persen dari GDP. Pokoknya kita manage supaya tidak terlalu tinggi," tuturnya.
Kesimpulannya, kata Bambang, negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat sedikit yang surplus. Sedangkan di negara maju, hanya beberapa mengalami surplus seperti Prancis 3,6 persen, Jerman surplus 0,64 persen, Italia 2,6 persen, Jepang 5,2 persen dari GDP, Inggris 4,40 persen, Amerika 3,7 persen dari GDP.
"Dan jangan lupa, ini kan dari GDP, GDP di Amerika itu berlipat-lipat dari GDP kita lho, jadi bisa dibayangin nominalnya," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Perubahan 2016 turun dari sebesar Rp 313,2 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB), menjadi Rp 298,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan penurunan ini karena penerimaan pajak migas dan penerimaan bukan bukan pajak (PNBP) migas mengalami peningkatan dibandingkan dengan usulan pemerintah akibat kenaikan asumsi Indonesia crude price (ICP) dan lifting minyak. Sementara itu, anggaran subsidi berkurang dari yang diusulkan pemerintah.
"Dari hasil yang kita lakukan di asumsi makro penerimaan migas dan nonmigas, kami mempertajam dua hal. Yakni kebutuhan mendesak yang tidak bisa dilakukan pemerintah, dan kebutuhan prioritas bagian dari RKP (rencana kerja pemerintah)," kata Said di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/6).
Dia menambahkan, setelah penurunan defisit tersebut, pihaknya mengharapkan pemerintah bisa lebih mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, yang menjadi program prioritas pemerintah.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) harusnya tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.
Baca SelengkapnyaAnies berkomitmen menciptakan negeri yang tidak lagi menakutkan atas kritikan dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut, permasalahan pangan di Indonesia dimulai ketika IMF 'melemahkan' peran Bulog.
Baca Selengkapnya