Larangan Ekspor Nikel Dipercepat, ESDM Evaluasi Kesiapan Smelter

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi kesiapan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memajukan batas ekspor nikel mulai 29 Oktober 2019 dari penetapan awal 1 Januari 2020.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Mineral‎ dan Batubara melakukan kunjungan ke lapangan, untuk memantau kemajuan pembangunan smelter.

"Direktorat Jenderal Minerba sedang malakukan evaluasi dan kunjungan ke lapangan," kata Agung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/10).

Menurut Agung, data yang didapat dari evaluasi kemajuan pembangunan smelter, untuk menentukan arah kebijakan ekspor nikel ke depannya. "Ini untuk menentukan kebijakan ke depan seperti apa terkait degan ekspor nikel," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia melakukan gebrakan mengejutkan soal pelarangan ekspor ore (nikel). Pelarangan ini sejatinya baru dimulai per 1 Januari 2020, tetapi Bahlil memajukannya sore ini dan akan efektif besok.

Bahlil mengatakan, kesepakatan ini dilakukan oleh anak bangsa demi kedaulatan serta agar ore bisa diolah sendiri di dalam negeri agar nilainya naik. Pihak asosiasi dan pengusaha nikel pun diundang ke pengumuman itu.

"Hari ini, secara formal kesepakatan bahwa yang seharusnya ekspor ore itu akan selesai di 1 Januari 2020, mulai hari ini sudah kita sepakati untuk tidak lagi melakukan ekspor ore," ujar Bahlil, Senin (28/10/2019) di Kantor BKPM, Jakarta.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com