Kemenkeu Siapkan Rp 3 triliun Dana APBN untuk Pembiayaan Mikro di 2019
Merdeka.com - Kementerian Keuangan menyalurkan dana pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 1,8 triliun hingga akhir 2018. Tahun depan pemerintah menganggarkan sebesar Rp 3 triliun untuk pembiayaan tersebut.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan, penyaluran UMi ini merupakan ketiga kalinya. Pembiayaan tersebut telah diterima oleh 608.000 pelaku usaha mikro.
"APBN 2018 Rp 2,5 triliun sampai akhir tahun, sekarang masih Rp 1,8 triliun. Sebelumnya Rp 1,5 triliun. Tahun depan Rp 3 triliun. Bedanya dengan KUR, UMi dananya dari APBN. Penyelenggaranya melalui perbankan," ujar Marwanto di Dhanapala, Jakarta, Selasa (11/12).
Marwanto mengatakan, pemerintah membatasi penyaluran UMi maksimal Rp 10 juta. Rata-rata penerima sebesar Rp 2 juta per pelaku usaha mikro. Pembiayaan ini diharapkan mampu membantu pengusaha mikro.
"Ini dananya dari APBN, disalurkan melalui lembaga non-bank. Kredit maksimal Rp 10 juta. Jadi rata-rata ada yang Rp 5 juta, ada yang Rp 2 juta. Yang betul bisa melayani pengusaha kecil di seluruh nusantara," jelasnya.
Saat ini, Pemerintah menggandeng lembaga yang menyediakan elektronik money atau uang elektronik dalam menyalurkan UMi. Sehingga ke depan debitur dapat melalukan transaksi secara cashless.
"Saat ini akan kita lakukan, menggandeng lembaga yang menyediakan elektronic money atau Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Karena selama ini pemerintah ingin data yang akurat terhadap uang ultra mikro ke siapa dan untuk apa," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaPNM telah memberikan 16.839 pelatihan dan melibatkan 947.317 nasabah sebagai peserta.
Baca SelengkapnyaLaba PNM telah mencapai Rp 1,4 Triliun Rupiah. Tak hanya laba, aset PNM pun ikut tumbuh signifikan dibandingkan 6 tahun silam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaSelain pelatihan, PNM juga memfasilitasi untuk kepemilikan rekening dan dokumen usaha.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PNM Arief Mulyadi mengingatkan pelaku usaha ultra mikro untuk mulai mengurus dokumen legalitas usaha lainnya.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnya