Kemendagri: Ada Pemda alokasikan 78 persen belanja untuk gaji PNS

Sabtu, 27 Februari 2016 14:00 Reporter : Hana Adi Perdana
Kemendagri: Ada Pemda alokasikan 78 persen belanja untuk gaji PNS Ilustrasi PNS. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan saat ini masih terdapat daerah yang memiliki anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga 78 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini yang menjadi penyebab minimnya pembangunan di daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan kecilnya biaya pembangunan infrastruktur disebabkan adanya amanat lain pengeluaran wajib yang diatur oleh undang-undang. Seperti pendidikan dan kesehatan.

"Perilaku belanja daerah 20 persen sudah dibelanjakan untuk pendidikan itu diatur dalam undang-undang. Sedangkan 10 persen untuk kesehatan maka sudah 30 persen. Kalau lihat porsi belanja pegawai rata-rata yang kami temukan masih terdapat kabupaten kota itu 50 persen sampai 78 persen untuk gaji pegawai," terangnya dalam Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Mandek? di Bakoel Coffe, Jakarta, Sabtu (27/2).

Maka dari itu, Pemerintah Jokowi-JK tengah melakukan percepatan infrastruktur dengan diterbitkan Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Kini Kemendagri juga tengah merancang Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mempermudah kerja sama antara Pemda dengan swasta atau badan daerah sesuai dengan amanat Perpres Nomor 38 tahun 2015. Harapannya percepatan pembangunan infrastruktur dapat tercapai.

"Saya sudah bekerja (membuat Permen tersebut) dan saya sudah lapor ke menteri (Tjahjo Kumolo) terkait peraturan menteri itu. Bahkan harapannya bulan depan sudah bisa kita siapkan dengan Kemenkeu, Kemenko dan usaha. Alhamdulillah kita membuat trobosan untuk hambatan investasi di daerah karena terbatas terkendala masa jabatan kepala daerah, dalam permen ini kami atur," tegasnya.

Namun Dony mengingatkan, walaupun telah mendapatkan lampu hijau dalam kerja sama ini bukan berarti tidak ada pengawasan. Pemerintah akan melihat kewajaran harga dari satu program pembangunan infrastruktur, baru setelah itu akan dilakukan dengan lelang.

"Jadi kalau ada pembangunan infrastruktur 5 tahun atau 30 tahun dikerjakan oleh swasta, intinya pemda tinggal angsur," tutupnya. [bim]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini