Kembangkan Sektor Hilir Migas, BPH Migas Ajak Stakeholder Berkolaborasi

Merdeka.com - BPH Migas Goes to Sumatera hari ke-7 mengadakan pertemuan dengan berbagai stakeholder mulai dari Badan Pengelola Migas Aceh, Pemerintah Provinsi, Kalangan Akademisi dari Universitas Syiah Kuala, PT Pertamina (Persero), PT Perta Arun Gas serta PT Pupuk Iskandar Muda untuk melakukan sinergi pengelolaan Migas di Aceh dari Hulu hingga Hilir

Hadir dalam acara ini Kepala BPH Migas Dr. M. Fanshurullah Asa, MT, Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal, hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Ir. Mawardi, Kepala BPMA Aceh Teuku Mohamad Faisal, Direktur Teknik dan Operasi PT Perta Arun Gas Yan Syukharial, MM, Perwakilan PT Pupuk Iskandar Muda, SKPD terkait serta para tamu undangan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh (10/5).

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPH Migas dengan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPH Migas yang telah memberikan ruang kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun dan meliputi 9 ruang lingkup.

Diantaranya meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian bersama di bidang hilir minyak dan gas bumi, pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, program magang mahasiswa, pengembangan perguruan tinggi khususnya di bidang hilir minyak dan gas bumi, penempatan tenaga ahli sebagai tenaga konsultan atau "part-time", pertukaran informasi dan data ilmiah, penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan fasilitas lain yang dimiliki oleh para pihak, dan kegiatan lain yang disepakati para pihak.

MoU ini merupakan kesempatan yang besar bagi civitas akademika Universitas Syiah Kuala untuk turut berkiprah memberikan yang terbaik untuk Aceh, juga kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara profesional termasuk dalam hal peluang magang di BPH Migas.

"Kami siap menjaga dan mengawal MoU dengan pemerintah ini, agar saling memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia," ujar Syamsul Rizal mengutip keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Kepala BPMA Aceh Teuku Mohamad Faisal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPH Migas, yang sebelumnya juga telah menjalin MoU dengan BPMA Aceh, dilanjutkan dengan MoU dengan Universitas Syah Kuala. Ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah pusat dengan Aceh, kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Aceh, dimana Aceh berbatasan langsung dengan 3 negara, Malaysia, Thailand dan India.

"Kami mengharapkan banyak masukan dari BPH Migas maupun kalangan perguruan tinggi, untuk memajukan provinsi Aceh," ujar Teuku Mohamad Faisal.

Mewakili Gubernur Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Ir. Mawardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa MoU yang baru saja ditandatangani antara BPH Migas dengan Universitas Syiah Kuala, pemerintah Aceh mendukung penuh apa yang dilakukan dan berharap bisa berjalan sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pengelolaan bersama SDA Migas Aceh.

Selain itu ini merupakan tindak lanjut MoU BPH Migas dengan BPMA pada 19 Februari. Pembangunan pipa gas open access Arun-Banda Aceh sepanjang 230 km yang akan dibangun di sisi jalan tol. Nantinya perkembangan setiap tahun dan optimalisasinya sebagai terminal Migas, jika pembangunan Pipa gas ini sukses akan dapat mempercepat pembangunan kawasan industri Aceh. Karena itu, MoU ini penting untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk memajukan sektor Migas Aceh.

"Semoga diskusi pertemuan ini, dimana dihadiri para pakar, bisa menelurkan langkah-langkah terbaik untuk memajukan Aceh," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya bersama tim BPH Migas harus menempuh jarak yang panjang untuk sampai di Aceh. Setidaknya sudah memakan jarak 3.000 km selama 72 jam lamanya. Yang artinya pulang pergi akan memakan jarak hingga 6.000 km.

Jarak ini, lanjutnya, jika diibaratkan sama halnya dengan perjalanan yang dilakukan oleh Iskandar Agung pada 2.300 tahun sebelum Masehi. Kala itu, dia melakukan invasi sampai ke India. Demikian pula perjalanan yang pernah dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis.

"Jadi perjalanan kami, untuk menguji mentalitas, untuk memahami Indonesia secara utuh, melewati berbagai suku, agama, untuk meningkatkan penghayatan, internalisasi diri," ujar Fanshurullah Asa Kepala BPH Migas.

Dia juga menyampaikan bagaimana sinergi pentahelix yaitu kombinasi antara akademis, bisnis, goverment, civil societ, yang awalnya hanya triple helix, yang diadopsi Komite Inovasi Nasional. Ternyata dalam perkembangannya, mewujudkan keunggulan komparatif perlu pelibatan masyarakat untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi.

BPH Migas rencananya akan menjalin hubungan kerjasama dengan 34 universitas. Saat ini sudah dilakukan MoU dengan 9 Universitas termasuk Universitas Syiah Kuala. Ifan menambahkan BPH Migas mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 1 Triliun dan yang terpakai baru Rp 270 miliar. Menurutnya, manfaat PNBP tersebut harus digunakan untuk kepentingan lingkup Hilir Migas.

"Ini potensi. Nanti kita siapkan, susun, inventarisasi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ini. Kalau bisa ada yang spesifik untuk kepentingan Aceh. LNG bisa diregassifikasi untuk banyak hal," ujarnya.

Dia juga menyinggung terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020 sampai 2021 dengan beberapa target. Diantaranya membangun 4 juta jaringan gas yang saat ini baru terwujud lebih dari 500 ribu jaringan gas.

"Kalau 1 sambungan rumah senilai Rp 10 juta, maka masih perlu Rp35 triliun, masih banyak. Nah bagaimana ini bisa dibangun tanpa mengandalkan APBN, pakai investasi bisa BUMN, BUMD, ataupun swasta misalnya," pungkasnya.