Kebijakan Bank Dunia lahirkan spekulan pangan

Merdeka.com - Koalisi anti utang menilai Bank Dunia bersama G20 mendukung fenomena perampasan tanah (land grabbing). Hal ini terlihat dari investasi Bank Dunia untuk sektor pertanian naik tiga kali lipat dari USD 2,5 miliar di 2002 dan menjadi USD 8 miliar di 2012.

Koordinator Program Koalisi Anti Utang (KAU) Yuyun Harmono menegaskan selain gelontoran dana yang besar, program responsible agricultural investment (RAI) Bank Dunia, melegitimasi pola pencaplokan lahan yang dilakukan oleh pemodal besar.

"Jika hal ini diimplementasikan, petani kecil di pedesaan semakin terpuruk. Hal ini malah mendorong terjadinya konflik," katanya di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (12/10).

Dia menilai program tersebut mendorong tanah hanya akan semakin berpotensi dikuasai oleh kaum pemodal baik nasional maupun asing serta produsen besar. Selain itu, akan timbul masalah spekulasi pangan dan perampasan tanah dan air.

Koalisi mengkritik Bank Dunia yang menggandeng JP Morgan untuk mengeluarkan instrumen pendanaan baru yang dikhususkan untuk mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap praktek spekulasi pangan.

"Instrumen untuk hedging komoditas pertanian sebesar USD 400 juta, menjadi solusi yang salah sebab Bank Dunia merupakan salah satu lembaga Internasional Finance Corporation (IFC) yang justru bekerja sama dengan spekulen pangan seperi JP Morgan," katanya.