Jokowi Minta APBN 2023 Siap Hadapi Gejolak Ekonomi Kemungkinan Lebih Parah dari 2022

Senin, 8 Agustus 2022 16:51 Reporter : Merdeka
Jokowi Minta APBN 2023 Siap Hadapi Gejolak Ekonomi Kemungkinan Lebih Parah dari 2022 Menkeu Sri Mulyani. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta APBN 2023 untuk lebih bersiap dalam menghadapi gejolak ekonomi tahun depan yang diperkirakan lebih parah dari pada 2022 ini.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas Sidang Kabinet Paripurna soal RAPBN 2023 yang akan diserahkan kepada DPR RI per 16 Agustus 2022, Senin (8/8).

"Bapak Presiden (Jokowi) meminta agar APBN dijaga tetap kredibel dan sustainable, atau sehat. Sehingga ini kombinasi yang harus dijaga," ujar Sri Mulyani.

Dalam arahan sidang kabinet ini, turut dibahas Rancangan APBN atau RAPBN 2023 dalam situasi di mana perekonomian global mengalami guncangan dan gejolak, serta ketidakpastian yang tinggi.

"Oleh karena itu, RAPBN 2023 harus didesain untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi. Kita sering menyebutnya sebagai shock absorber," imbuhnya.

Sri Mulyani menyampaikan, situasi dunia pada 2022 diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, inflasinya meningkat tinggi.

2 dari 2 halaman

Prediksi IMF

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen pada 2022. Pada tahun depan akan lebih lemah lagi, dari 3,6 persen ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global.

"Ini artinya, lingkungan global kita akan melemah. Sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik 6,6 persen di negara maju. Sementara inflasi di negara berkembang akan pada level 9,5 persen. Ini juga naik 0,8 percentage point," bener Sri Mulyani.

Dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, maka akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang ketat. Ini memacu apa yang disebut arus modal keluar (capital outflow) dan volatilitas di sektor keuangan.

"Ini lah yang harus terus dikelola di dalam negeri. Kami bersama Gubernur Bank Indonesia di dalam meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel, namun pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan kombinasi dari kebijakan fiskal maupun moneter, bekerjasama dengan kebijakan struktural," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Sri Mulyani Hapus Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 di 2023
Data Kemenkeu: APBN 2022 Kembali Surplus Rp106 Triliun di Juli 2022
Anggaran Kominfo Naik 5 Kali Lipat Capai Rp27 Triliun, Untuk Apa Saja?
Anggaran Pemilu Belum Cair, KPU Ungkap Sederet Pekerjaan Terganggu
Belanja Pemerintah dan BUMN Masih Besar, Capai Rp 1.400 Triliun
Salah Kaprah Seputar Cukai Rokok, Dinaikkan Demi Peningkatan Penerimaan
Curhat Sri Mulyani, Pandemi Bikin Penerimaan Negara Turun Drastis

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini