Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Nanti itu final rapat," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (29/1).

Namun, Luhut belum bisa memastikan waktu penyerahan draft tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diproses menjadi undang-undang. Dia menyebut, pada ratas Selasa 28 Januari kemarin semua sudah memberikan paraf terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Hanya saja, Presiden Jokowi, ingin memastikan semua aspirasi dari berbagai pihak masuk ke dalam draft RUU. "Presiden ingin betul-betul jangan ada yang merasa tidak didengar," ungkapnya.

Dalam pandangannya, sudah tidak perlu lagi ada pembahasan di draft RUU Omnibus Law. Hanya saja, masih ada pembahasan aspirasi dari buruh perlu didengar dan diperhatikan.

Padahal menurutnya, sudah tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan dari sudut pandang buruh. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kata Luhut buruh sama sekali tidak dirugikan.

"Saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak dirugikan," kata Luhut menegaskan.

Buruh Dituntut Disiplin

Alasannya, buruh sudah diberikan kompensasi terbaik. Hanya saja, buruh memang dituntut disiplin dan produktif. Ini sangat penting karena menjadi salah satu faktor penyebab masuknya investasi ke Indonesia.

"Jangan kamu dikasih bayar tapi enggak produktif, malas,itu kan gak bener juga," katanya.

Dia berdalih, dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan membuka 3 juta lapangan kerja baru. Sehingga baginya aturan ini harus segera diselesaikan.

"Datang orang investasi kan buat lapangan kerja," pungkasnya.