Merdeka.com - Sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibentuk pada 2014, jumlah kepesertaan hingga 2022 mencapai 90,3 persen. Persentase kepesertaan BPJS Kesehatan ini berdampak positif jika dilihat secara ekonomi makro.

Direktur Eksekutif SEGARA Research Institute, Piter Abdullah menyampaikan, semakin tinggi jaminan kesehatan oleh negara, maka pengeluaran masyarakat untuk kesehatan akan menurun dan dapat beralih ke daya konsumsi. Adanya konsumsi, secara otomatis berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Meningkatkan layanan jaminan kesehatan universal health coverage menurunkan secara signifikan pengeluaran biaya kesehatan, bisa dipergunakan untuk belanja dan potensi meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi," ujar Piter di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/1).

Piter bahkan menyebut beban minim pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan hampir sama dengan Malaysia. Meski di satu sisi, pengeluaran kesehatan masyarakat Thailand disebut Piter masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia.

Piter menganalisa, kondisi tersebut bukan karena layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal namun beberapa faktor yang membatasi cakupan JKN seperti perbaikan pelayanan di rumah sakit. "Sebenarnya bukan perbaikan dari BPJS-nya justru tuntutannya adalah bagaimana kita memperbaiki layanan rumah sakitnya," sebut Piter.

Faktor selanjutnya adalah ketimpangan kualitas layanan kesehatan di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah layanan kesehatan yang belum terjangkau di daerah-daerah miskin, dan terpencil.

"BPJS sudah menyediakan layanan yang sudah baik tapi karena ketidakmerataan ini masih banyak masyarakat kita yang harus memilih di luar layanan BPJS Kesehatan dan ini yang menyebabkan biaya kesehatan masyarakat kita masih relatif tinggi," pungkasnya.