Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo

Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara kembali menjadi perbincangan publik setelah Hasyim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, memberikan sinyal akan hadirnya kementerian baru ini.

Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan tidak ada rencana pemisahan antara Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara.

Namun, isu tersebut kembali mengemuka seiring dengan meningkatnya fokus pemerintah terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara

Hasyim menjelaskan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, pengelolaan cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran.

Kementerian ini diharapkan menjadi motor penggerak penerimaan negara melalui optimalisasi pengumpulan royalti dari sumber daya alam dan potensi sektor ekonomi lainnya.

“Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” jelas Hasyim.

Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk menciptakan sistem penerimaan negara yang lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan.

Manfaat Kementerian Penerimaan Negara bagi Masyarakat dan Negara

Urgensi pemisahan fungsi penerimaan negara dari Kementerian Keuangan sebenarnya telah menjadi perhatian Presiden Prabowo sejak masa kampanye pemilu 2019.

Edi Slamet Irianto, yang sebelumnya sempat digadang-gadang bakal jadi Kepala BPN ini menyatakan kehadiran Kementerian Penerimaan Negara akan memberikan dampak positif baik untuk masyarakat maupun negara.

Bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, kementerian ini akan menyediakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem kebijakan yang terintegrasi.

“Kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu, sehingga masyarakat tidak perlu bingung menghadapi birokrasi yang berbelit-belit,” terang Edi.

Sementara itu, bagi negara, pembentukan kementerian ini memungkinkan estimasi penerimaan yang lebih akurat.

Hal ini dapat tercapai melalui pengurangan tax gap dengan memanfaatkan pengembangan teknologi seperti data sains.

Dengan demikian, negara dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus terlalu bergantung pada utang.