Hatta sindir banyak kepala daerah yang 'palak' investor
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, banyaknya pungutan atau retribusi daerah menjadi salah satu faktor yang cukup menghambat masuknya investasi ke daerah. Hatta menyentil kepala daerah yang melakukan pungutan hingga membuat investor ogah berinvestasi.
"Jangan sampai pungutan itu justru menghambat investasi atau istilahnya discouraged investment, orang jadi tidak tertarik investasi. Padahal kalau tidak ada pungutan justru pemda pendapatannya lebih besar karena ada investasi dan lapangan kerja, ada tenaga kerja," ucap Hatta di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/6).
Tidak hanya retribusi, pemerintah daerah juga disebut mempunyai setumpuk aturan dan izin untuk investasi. Pemerintah pusat berencana memotong perizinan daerah melalui kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri.
"Mendagri tadi sudah kita minta lakukan pembicaraan dengan daerah tanpa harus hilangkan kewenangan daerah, tapi penyederhanaan itu masih mungkin dilakukan," katanya.
Hatta yakin peraturan daerah yang cenderung menghambat investasi masih bisa disederhanakan dengan pemotongan beberapa izin yang tidak penting.
"Misalkan bupati keluarkan satu sampai empat izin, nanti cukup satu saja dan dirangkum. Penyederhanaan izin itu bisa dilakukan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, pertanian merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian khusus.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaMemasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnya