Genjot Ekonomi Digital, Darmin Ungkap Peran Kunci Pemerintah Hingga Otoritas Moneter

Rabu, 28 Agustus 2019 12:08 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Genjot Ekonomi Digital, Darmin Ungkap Peran Kunci Pemerintah Hingga Otoritas Moneter Menko Darmin Nasution. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan kian penting dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi digital. Tak hanya sebagai regulator, ketiganya diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator.

"Dalam menavigasi ekonomi digital, kita harus menciptakan ekosistem yang baik untuk memperoleh manfaat optimal dan memitigasi risiko disrupsi," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XX dan Seminar Nasional, di Bali, Rabu (28/8).

Untuk dapat menjadi regulator sekaligus fasilitator dan akselerator, lanjut Menko Darmin, kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk beberapa hal.

Pertama, menjaga arena kompetisi atau level playing field yang sama bagi pelaku ekonomi digital. Kompetisi perlu dipastikan berjalan adil (fair) tanpa membatasi inovasi dan menghindarkan market abuses.

Kedua, penegakan peraturan (enforcement) dan akuntabilitas juga hal penting yang perlu dilaksanakan. "Digital surveillance harus jelas, disertai fair dan penalties yang memberikan efek jera terhadap pelanggar termasuk penyalahgunaan data pribadi," tuturnya.

Ketiga, agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, pemerintah juga telah membangun proyek infrastruktur telekomunikasi. Proyek tersebut berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer yang dinamakan Palapa Ring.

Keempat, membuat kebijakan dalam rangka mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi ekonomi digital.

"Pemerintah telah menetapkan strategi perbaikan dan pelatihan vokasi antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, pembakuan mekanisme pemagangan dan pendanaan," kata Menko Darmin.

Kelima, penyiapan skema aturan untuk mengontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Misalnya, pemerintah perlu memiliki filter dan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan memastikan produk impor melalui e-commerce.

Keenam, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing.

Menko Darmin juga menjelaskan gambaran perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan dunia. Ekonomi digital global terus berkembang pesat, hingga 2016 memiliki kontribusi sebesar 22 persen terhadap ekonomi global. "Hampir semua sektor ekonomi telah tersentuh oleh ekonomi digital," imbuhnya.

Di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi internet terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Angkanya yaitu 2,8 persen terhadap PDB pada tahun 2018 dan diproyeksikan menjadi 8 persen terhadap PDB di 2025.

Ekonomi digital di Indonesia juga berkembang pesat sejalan dengan indikator pengguna smartphone dan penggunan internet. Pada 2018, pengguna smartphone di Indonesia sudah mencapai 133 persen dari populasi dan pengguna internet sudah mencapai 56 persen dari populasi.

Menko Darmin berharap potensi ekonomi digital yang sangat besar tersebut dimanfaatkan dengan baik. "Kita sudah melihat perkembangan ekonomi digital, maka perumusan tentang navigasi era digital menjadi modal sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan," pungkas Menko Darmin. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini