Gara-gara pertemuan Doha, Mari Elka jadi calon Dirjen WTO
Merdeka.com - Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Doha, Qatar, bikin negara yang tergabung dalam organisasi yang mengatur perdagangan dunia, melirik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu sebagai direktur jenderal lembaga yang berpusat di Swiss.
Dikutip dari Reuters, Jumat (21/12), pencalonan mantan menteri perdagangan itu menjadi kejutan. Dia digadang-gadang menggantikan Pascal Lamy, yang dikabarkan akan mundur pada Agustus 2013. Sebelumnya, hanya tersiar kabar pengganti Lamy adalah Alan Kyerematen dari Ghana dan Anabel Gonzalez dari Kosta Rika.
Pencalonan Mari, menjadi menarik karena selama 17 tahun berdirinya WTO, pucuk pimpinannya selalu dipegang oleh pria dari negara maju. Mari sendiri menjabat selama 7 tahun, sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum akhirnya digeser ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Indonesia rencananya akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan dua tahunan tingkat menteri WTO yang akan berlangsung di Bali, Desember 2013. Pertemuan tersebut digelar usai pertemuan G 20 yang juga diselenggarakan di Nusa Dua Bali.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMulai dari bebas pajak hingga cuti 40 hari menjadi hak para pekerja.
Baca SelengkapnyaSido Muncul memperluas penjualan produk produk Tolak Angin ke luar negeri, salah satu tujuan ekspor selanjutnya adalah Uni Emirat Arab.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia melihat masyarakat riang gembira berbondong-bondong ke TPS.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaLaporan Global Finance Magazine mencatat negara ini sebagai negara paling miskin di dunia.
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca Selengkapnya