Gandeng Swasta, Kemampuan RI Imunisasi Vaksin Covid-19 Capai 11 Juta Kali/Bulan
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, kembali menegaskan bahwa pemerintah akan menggandeng pihak swasta dalam program vaksinasi Covid-19. Hal itu diutarakannya saat mengadakan rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin 30 November 2020.
Menteri Erick mengatakan, kerja sama pengadaan vaksin Covid-19 tersebut dilakukan agar tercipta inovasi dan transformasi. Sehingga itu bisa membangun ekosistem yang sehat antara perusahaan BUMN dan swasta.
Sebagai contoh, pemerintah dan perusahaan milik negara dalam proses vaksinasi mandiri per bulannya hanya bisa melakukan penyuntikan vaksin sekitar 2,3 juta kali.
"Angka 2,3 juta itu rumah sakit BUMN, klinik dan lain-lain. Tetapi footprint swasta dengan rumah sakit dan kliniknya bisa 11 juta," kata Menteri Erick Thohir, Senin (30/11).
Menurut dia, suka tidak suka kerja sama antara BUMN dan swasta ini harus disinergikan. Sebab tidak mungkin proses vaksinasi kepada masyarakat hanya menjadi tugas BUMN saja.
"Akhirnya yang rugi masyarakat. Kenapa? Kalau penugasnya 75 juta kita bisa memvaksin dengan footprint kita sebulan 2 juta, sampai kapan?," ungkap Menteri Erick.
"Tetapi kalau kita bersama swasta jadi 13 juta, Insya Allah kan vaksinansi sendiri bisa berjalan 8-9 bulan," dia menambahkan.
Menristek: Vaksin Merah Putih Bisa Diekspor
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan vaksin Merah Putih untuk pencegahan infeksi COVID-19 bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.
"Namun apabila pemenuhan kebutuhan dalam negeri dipenuhi dan juga ada kebutuhan Indonesia untuk membantu negara lain tentunya kita siap nantinya setelah vaksin ini melalui uji klinis, mendapatkan izin dan diproduksi massal untuk ditawarkan ke negara lain," kata Menristek Bambang dalam rapat kerja Kementerian Riset dan Teknologi, di Jakarta, Jumat (27/11).
Vaksin Merah Putih adalah vaksin COVID-19 yang menggunakan isolat virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang memang bertransmisi di Indonesia, dan pengembangan bibit vaksinnya dikerjakan oleh para ahli dan peneliti Indonesia dan pada akhirnya produksinya pun dilakukan di Indonesia.
Menristek Bambang menuturkan tentunya vaksin Merah Putih diutamakan dulu untuk memenuhi kebutuhan lokal yang relatif besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak.
Jika ingin mewujudkan kekebalan massal (herd immunity), maka dua per tiga jumlah penduduk Indonesia harus diberikan vaksin sehingga dibutuhkan kurang lebih 170 juta orang yang harus divaksinasi.
Dan apabila dibutuhkan dua dosis per orang, maka kebutuhan vaksin bisa mencapai kurang lebih 360 juta ampul.
Selain itu, vaksin Merah Putih juga perlu untuk mengantisipasi kemungkinan vaksinasi berikutnya.
"Kita harus mengantisipasi kemungkinan vaksinasi berikutnya pada periode setelahnya dan juga adanya booster sehingga kita benar-benar fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaCahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BRI kembali menghadirkan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) yang dipersembahkan oleh Tabungan BRI Simpedes pada 26-27 Agustus 2023 di Taman Candra Wilwatika, Pandaan.
Baca SelengkapnyaJokowi diagendakan mengecek fasilitas di rumah sakit, mengunjungi pasar, hingga meresmikan jalan daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaBUMN dan UMKM harus terus berkolaborasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca Selengkapnya