Gabung di Klub Moge, Ini Kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo

Merdeka.com - Setelah Rafael Alun Trisambodo, publik kembali menyoroti harta kekayaan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo. Sejak diangkat sebagai Dirjen pada tahun 2019, nilai kekayaan Suryo hingga tahun 2021 mengalami peningkatan.

Mengutip laman e-lhkpn, laporan terakhir kekayaan Suryo tahun 2021. Di tahun tersebut, nilai kekayaannya mencapai Rp14.452.944.568 yang terdiri dari tanah dan bangunan dengan nilai total Rp14.164.826.698.

Kekayaan Suryo juga ada dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp947 juta. Harta bergerak lainnya Rp1.541.500.000. Kas dan setara kas Rp2.799.617.880. Utang yang dimiliki Suryo Rp5 miliar.

Sementara untuk nilai kekayaan Suryo di awal menjabat sebagai Dirjen pada tahun 2019 sebesar Rp9,6 miliar, satu tahun kemudian naik menjadi Rp12 miliar.

Aktivitas dan Suryo yang tergabung dalam klub motor gede, BelastingRijder DJP juga menjadi perhatian publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan meminta klub moge tersebut dibubarkan. Suryo juga dituntut menjelaskan sumber kekayaannya kepada publik.

"Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip melalui instagramnya yang telah terverifikasi @smindrawati, Minggu (26/3).

Dia mengatakan, meski pembelian motor dengan cc besar diperoleh dari gaji dan pendapatan ya g sah, tidak patut memamerkan gaya hidup dan hobi mewah.

Menurut perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebagai pegawai pajak hobi yang tergolong mewah tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif sekaligus menimbulkan kecurigaan publik.

Dalam gambar yang beredar di media sosial, Suryo tengah berkumpul bersama klub Moge yang diketahui bernama BlastingRider DJP. Sri Mulyani pun meminta klub tersebut dibubarkan.

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge - menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," ungkapnya.

"Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat," sambungnya.