Fakta Lembaga Pengelola Investasi Dibuat Pemerintah Jokowi Hingga Dapat Dana dari AS

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aturan anyar ini, pemerintah berencana membentuk lembaga baru yaitu Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Lembaga baru ini ditarget beroperasi 2021 mendatang.

Anggota Perumus Lembaga Pengelola Investasi Kementerian BUMN, Robertus Bilatea mengatakan, pendirian Lembaga Pengelola Investasi ini didasari oleh kebutuhan Indonesia terhadap pendanaan infrastruktur. Di mana saat ini, tidak banyak pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah baik melalui bank pembangunan, pasar modal atau BUMN.

Robertus mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah memang memiliki pilihan memanfaatkan dana lewat pasar modal. Namun pasar modal Indonesia belum mencukupi kebutuhan pembangunan yang kian meningkat.

"Kalau pun kita punya pasar modal, size pasar modal kita saat ini belum memenuhi ekspektasi kita bersama meskipun di pasar modal makin diperkaya dengan instrumen baru semacam reksadana penempatan terbatas dan instrumen-instrumen lainnya tapi ini kelihatannya belum mencukupi," paparnya.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata juga buka suara terkait ngototnya pemerintah Jokowi untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SFW). Menurutnya, hal ini tak lepas dari tiga persoalan yang saat ini masih melilit Indonesia. Yakni, tingginya kebutuhan pembiayaan khususnya infrastruktur, stagnasi realisasi investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI), dan utang pemerintah.

Anak buah Sri Mulyani ini mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengalami kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas pembiayaan terkait infrastruktur dan proyek strategis besar lainnya. "Jadi, ada gap antara kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur nasional," terangnya.

Selain itu, sejak 2016 Indonesia juga dinilai mengalami stagnasi realisasi FDI. Menurutnya, hal ini diakibatkan karena belum maksimalnya tata kelola investasi dalam negeri. "Kalau pun ada kenaikan maka realisasinya tidak seperti apa yang diharapkan," imbuh dia.

Tak hanya itu, SWF diharapkan dapat mengendalikan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Khususnya di tengah situasi sulit ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. "Walaupun utang pemerintah masih relatif aman. Tapi kita perlu untuk menjaga bats aman rasio utang terhadap PDB kita, khususnya di saat kondisi ekonomi seperti ini," ucapnya.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan khusus melalui pembentukan SWF sebagai mitra yang andal dan terpercaya bagi investor. "Sehingga mendorong geliat investasi diyakini untuk mampu membiayai pembangunan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan di Indonesia," kata dia mengakhiri.

Lalu apa tugas SWF tersebut? Berikut rinciannya:

Beajar dari Malaysia

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menilai penting pembentukan Sovereign Wealth Fund (SFW) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam waktu dekat. Terlebih, keberadaan SWF sudah tidak asing bagi negara tetangga Malaysia.

"SWF ini perlu dilakukan. Karena ini (SWF) juga bukan hal asing bagi dunia, bahkan Malaysia pun sudah memiliki SWF melalui apa yang dinamai Khazanah Nasional," tegasnya dalam webinar Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah, Rabu (2/12).

Isa mengungkapkan, sejumlah negara termasuk Malaysia sadar betul akan manfaat SWF untuk kepentingan ekonomi negara. Di antaranya untuk mendatangkan revenue secara maksimal dan mampu meningkatkan kepercayaan investor akan tata kelola investasi oleh pemerintah negeri jiran tersebut.

Pihaknya mendukung keputusan pembentukan SWF oleh pemerintah Jokowi. Pun, hal ini dinilai sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang menghendaki adanya peningkatan investasi melalui penciptaan iklim investasi dalam negeri yang lebih kondusif.

"Sehingga pelaksanaan investasi di dalam negeri juga dapat berlangsung baik dan akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, investor nantinya tidak merasa dirugikan dan juga kita diuntungkan," imbuh dia.

Di menambahkan, saat ini SWF asal Norwegia yakni Norges Bank Investment Management menjadi SWF nomor satu dunia dengan nilai asset USD 1.009 miliar. Untuk sumber dana sebagian besar berasal dari sektor minyak.

Sementara itu, SWF milik Malaysia Khazanah Nasional menduduki peringkat ke-29 dunia dengan total asset mencapai USD 29 miliar. Untuk sumber dana mayoritas berasal dari internal.

"Khazanah Nasional itu dimiliki oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Maka ini kita harus banyak mengembangkan kombinasi pengumpulan dana dari luar negeri dan dalam negeri. Sehingga kita tidakkah kemudian belajar dari kesuksesannya (Malaysia)," tandasnya.

Perbedaan dengan SMI dan BKPM

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata membeberkan perbedaan antara Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang baru dibentuk pemerintah Jokowi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PPI) atau yang telah di merger ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun 2015.

Secara entitas, SFW ialah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dan bertanggung jawab terhadap presiden. Sehingga memiliki kredibilitas dan persepsi stabilitas tinggi secara internasional.

Sementara itu, PPI berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Alhasil tidak bisa dipisahkan dari keuangan negara. Terkait skema investasi, LPI lebih bersifat komersial. Lalu, dapat bersifat aktif untuk meningkatkan nilai tambah secara langsung.

"LPI juga memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam keputusan investasi untuk dapat mengikuti standar investasi internasional," tuturnya dalam webinar Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah, Rabu (2/12).

Sementara itu, PPI lebih bersifat non komersial dan cenderung pasif berupa investasi portofolio. "PPI juga fokus pada pembiayaan usaha berskala kecil," tegasnya.

Sedangkan, perbedaan LPI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara entitas BKPM sebagai lembaga perizinan dan regulator setingkat menteri. Selain itu, BKPM bukan lembaga yang melakukan kegiatan investasi.

"Jadi, BKPM tidak melakukan investasi. Kemudian dalam hal FDI, BKPM berfungsi melakukan promosi dan mengundang kegiatan investasi," katanya

Dapat Dana USD 2 Miliar dari Amerika Serikat

Perusahaan pembiayaan Amerika Serikat atau The US International Development Finance Corporation (DFC) akan menggelontorkan dana investasi sebesar USD 2 miliar untuk Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.

CEO US DFC Adam Boehler telah menandatangani Letter of Interest (LOI) untuk rencana investasi ke SWF Indonesia di Washington DC, Kamis (19/11). Penandatanganan LOI turut disaksikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia terus mengembangkan opsi pembiayaan dan investasi sektor swasta terhadap proyek strategis nasional dan prioritas lainnya sebagai bagian dari reformasi ekonomi.

DFC menjadi salah satu yang tengah melakukan evaluasi komprehensif terhadap investasinya di Indonesia, sehingga bisa ikut menarik sektor swasta AS berinvestasi di pasar dengan potensi ekonomi yang besar seperti Indonesia.

"Kerja sama itu juga dinilai akan memperkuat ikatan ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia. DFC juga akan bekerja sama dengan mitranya di Jepang, Uni Emirat Arab, dan Singapura untuk ikut berinvestasi di dana abadi Indonesia itu," tulis keterangan pers Kemenko Kemartiman dan Investasi tersebut.