Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hampir 2 Kali Lipat untuk Semua Kelas

Rabu, 28 Agustus 2019 07:00 Reporter : Siti Nur Azzura
Fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hampir 2 Kali Lipat untuk Semua Kelas BPJS Kesehatan di Malang. ©2016 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan naik serentak pada 2020. Tidak tanggung-tanggung kenaikan nantinya mencapai 100 persen dari angka saat ini.

Adapun rincian usulan Kementerian Keuangan adalah kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, lalu kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000.

"Kami mengusulkan kelas III Rp42.000, Rp110.000 untuk kelas II dan Rp160.000 untuk kelas I. Dan ini kita mulainya 1 Januari 2020," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia mengatakan kenaikan iuran tersebut akan membantu keuangan BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit sejak 2014. Dengan iuran baru, maka BPJS Kesehatan akan mendapat surplus sebesar Rp11,59 triliun di 2021.

Berikut fakta-fakta di balik kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas.

1 dari 5 halaman

Terus Defisit Sejak 2014

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengalami defisit sejak 2014. Pada awal penerapannya, badan usaha pelayanan kesehatan tersebut mencatatkan defisit sekitar Rp1,9 triliun di tahun 2014.

Pada 2015, defisit kemudian berlanjut menjadi Rp9,4 triliun pemerintah pun turun tangan menyuntikkan dana sebesar Rp5 triliun. Hal tersebut dilakukan agar BPJS kesehatan tetap dapat menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Setahun kemudian di 2015 langsung meledak ke 9,4 triliun, 2016 agak turun sedikit ke 6,7 triliun karena ada kenaikan iuran. Sesuai dengan Prepres iuran itu tiap 2 tahun di riview namun semenjak 2016 sampai sekarang belum diriview lagi," jelas Sri Mulyani.

Pada 2017 membengkak menjadi Rp13,8 triliun, tak tinggal diam pemerintah pada saat itu menyuntik lagi dana kepada BPJS kesehatan sebesar Rp3,6 triliun. Demikian pula 2018 defisit sebesar Rp19,4 triliun dan 2019 yang diprediksi akan lebih besar.

"Di tahun 2018 defisitnya mencapai Rp19,4 triliun, kami menginjeksinya 10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di 2018 yang belum tertutup, 2019 ini akan muncul lagi defisit yang lebih besar lagi," katanya.

2 dari 5 halaman

Nasabah Tak Tertib Bayar Iuran

Direktur Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kemal Imam Santoso, mengatakan hingga kini sebanyak 15 juta peserta jaminan kesehatan menunggak pembayaran iuran. Jumlah tersebut diprediksi turut menyumbang defisit BPJS kesehatan tahun ini sebesar Rp28,5 triliun.

Adapun proyeksi defisit tahun ini sebesar Rp28,5 triliun berasal dari sisa penambalan tahun lalu sebesar Rp9,1 triliun dan khusus tahun ini sebesar Rp19 triliun. "Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun. Ini carried dari tahun lalu Rp9,1 triliun plus yang ada tahun ini kan Rp19 triliun," jelasnya.

Untuk memperkecil defisit, BPJS kesehatan akan melakukan pendataan ulang peserta yang selama ini belum melakukan pembayaran secara disiplin. Selain itu, pihaknya juga akan mendata peserta yang tak lagi masuk dalam keanggotaan atau telah meninggal dunia (cleansing data).

BPJS Kesehatan juga akan menindaklanjuti berbagai temuan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beberapa di antaranya yaitu perbaikan data peserta, perbaikan manajemen serta bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

3 dari 5 halaman

Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan aturan terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Nantinya, peraturan tersebut akan berisi terkait aspek iuran dan lainnya.

"BPJS-Kesehatan, terkait iuran dan lain-lain, nanti disampaikan secara lebih komprehensif. Waktu kita sampaikan dalam bentuk perundang-undangannya, yaitu Perpres," kata Sri Mulyani di Komplek Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Kenaikan tersebut juga merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk menutup defisit keuangan.

4 dari 5 halaman

Usulan Kenaikan Iuran DJSN

Usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Sri Mulyani berbeda dengan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN mengusulkan peserta kelas I naik menjadi Rp120.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp80.000. Sedangkan untuk kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

"Kami mengusulkan kenaikan yang sudah kami sampaikan kepada Presiden. Untuk angka besarannya sudah ada di Presiden. Kelas I naik dari sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp42.000," ujar Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni.

5 dari 5 halaman

Cakupan Penyakit yang Ditanggung Meluas

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, selain kenaikan iuran, pemerintah akan memperluas jangkauan rawat inap yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Perluasan tersebut diyakini mampu menarik minat pembayar iuran agar lebih taat.

"Tahun-tahun ke depan utilisiasi JKN akan meningkat. Saat ini rawat inap 5,73 per mil, ke depan akan meningkat 8,12 per mil dan untuk rawat jalan dari 42,1 per mil akan meningkat jadi 64,46 mil. Kalau masyarakat semakin mengetahui akan ada jaminan kesehatan, dia akan makin merasa memiliki hak menggunakan (BPJS Kesehatan)," jelasnya. [azz]

Baca juga:
Iuran Naik Hampir 2 Kali Lipat, BPJS Kesehatan Bakal Surplus Rp11,5 T di 2021
Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Kesehatan Kelas I Naik jadi Rp160.000
Temui Menko Luhut, Bos BPJS Kesehatan Curhat Defisit Anggaran karena Diskon Premi
Luhut Sebut BPJS Kesehatan Perlu Perbaikan Sistem IT
BPJS Kesehatan Terus Defisit, Pemerintah Diminta Desain Ulang SJSN
Temuan BPKP, Pencegahan Kecurangan BPJS kesehatan Belum Optimal

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini