ESDM: Soal kontrak Freeport, Jokowi ogah dicampuri banyak pihak

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginginkan persoalan perpanjangan kontrak Freeport tak dicampuri banyak pihak. Sebab, dia paham bahwa perusahaan tambang itu sudah sejak lama menjadi gula yang mengundang banyak semut.

"Makanya, perpanjangan kontrak Freeport ini benar-benar diserahkan ke penanggung jawab sektor (Kementerian ESDM)," kata Rudi Gobel, Staf Ahli Komunikasi Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, saat dalam diskusi bertema: Mengapa Ribut Soal Freeport? di Jakarta, Sabtu (17/10)

Pernyataan tersebut relevan dengan polemik di internal pemerintah terkait perpanjangan kontrak Freeport yang menyeruak ke publik belakangan ini. Dimana, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding Menteri ESDM ingin buru-buru memerpanjang kontrak Freeport.

Berdasarkan aturan, menurut Rizal, Freeport baru bisa mengajukan proposal perpanjangan pada 2019 atau dua tahun sebelum habis kontrak pada 2021.

Rudi memastikan bahwa belum ada persetujuan perpanjangan kontrak Freeport. Meskipun, Chairman Freeport McMoRan James Moffet dalam situs resmi perseroan menyebut pihaknya dan pemerintah Indonesia sudah memiliki kesepakatan.

"Belum ada perpanjangan kontrak dengan freeport, yang ada pemerintah hanya memberikan sinyal punya niat untuk melanjutkan kerja sama dengan freeport," katanya.

Menurutnya, niatan itu disampaikan menteri ESDM kepada James Moffet lewat surat. Tujuannya hanya untuk menenangkan perusahaan induk Freeport Indonesia tersebut.

"Dalam surat poin menteri ESDM sudah jelas: Indonesia sedang menata regulasi Minerba supaya lebih ramah tarik investor. Kalau sudah selesai, Anda (Freeport) silakukan ajukan kembali proposal," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya W. Yudha. Menurutnya, surat menteri ESDM pada Freeport hanya sebatas isyarat pemerintah.

"Tak ada commercial deal. Hanya memberi sinyal peluang Anda (Freeport) masih ada untuk melanjutkan investasi."