Dirjen Pajak heran Jokowi-Prabowo hindari debat soal pajak

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany merasa debat calon presiden digelar Komisi Pemilihan Umum akhir pekan lalu tidak menyinggung beberapa persoalan krusial di bidang perekonomian.

Baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo banyak membahas belanja negara, tapi tak menyinggung sedikitpun sektor penerimaan negara yang 75 persen berasal dari uang pajak.

"Harusnya itu menjadi topik pembicaraan, tapi dalam tanya jawab juga tidak ada, tidak ada yang bertanya," ujarnya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6).

Program-program kedua capres, kata Fuad, sebetulnya cukup baik. Masing-masing punya rencana membangun infrastruktur, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui jaminan sosial.

Masalahnya, Prabowo dan Jokowi tidak menjelaskan dari mana sumber dana mereka menjalankan semua janji kampanye tersebut, seandainya nanti terpilih. 

"Kalau enggak ada uang pajak ya gimana," kata Fuad.

Lemahnya pembahasan mengenai pajak ini, kemungkinan karena dianggap persoalan teknis. Sehingga dikhawatirkan kurang menarik bagi para pemilih yang menyaksikan debat dari layar kaca. "Banyak yang berpikir pajak ini masih masalah teknis," Fuad menambahkan.

Dirjen Pajak berharap tim masing-masing capres bisa merumuskan strategi menggenjot penerimaan negara kala berkuasa. Atau paling tidak, mengajak seluruh komponen masyarakat agar memberi perhatian pada pajak yang merupakan tulang punggung pembangunan di Indonesia.