Cegah hapus subsidi listrik, PLN diminta tunda bayar utang

Merdeka.com - Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan meminta PT PLN (Persero) untuk mencari alternatif lain untuk mengurangi beban keuangan negara tanpa mencabut subsidi listrik. Cara lain, kata dia, meminta penundaan pembayaran utang luar negeri yang dimiliki PLN.

"Prinsip PLN dikurangi subsidinya kenapa harus mengorbankan BUMN, mengorbankan rakyat lagi, sudah menunda pembayaran utang saja‎," kata Dani, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Selain renegosiasi utang, alternatif lain yang bisa dilakukan adalah efisiensi di tubuh PLN dengan beralih ke penggunaan bahan bakar yang lebih murah. Dani mengakui komponen bahan bakar ini membuat operasional PLN tinggi.

"Subsidi listrik komponen terbesar produksi PLN adalah bahan bakar karena itu listrik hajat hidup orang banyak ada kebijakan melindungi perusahaan ini agar masyarakat punya akses harga murah," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah harus bisa menjamin pasokan bahan bakar murah untuk PLN selalu terjamin. "Caranya bukan subsidi harga dengan menjamin bahan bakar lebih murah dan pasokan energi, misal menjaga pasokan gas," tutup Dani.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga pada tahun depan. PLN meminta 23 juta rumah tangga beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).

Manajer Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA mencapai 47,7 juta rumah tangga. Dari jumlah itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebut 24,7 juta rumah tangga yang layak mendapatkan subsidi listrik.

"Sebanyak 23 juta subsidinya akan dicabut dan diimbau untuk beralih ke 1.300 VA," ujar dia di Jakarta, Minggu (25/10).