Cara dan Syarat untuk Pelaku Usaha Mikro dapat Bantuan Rp2,4 Juta

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi akan memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro.

Rencananya, penyaluran ini akan dilakukan pada pertengahan Agustus 2020. "Ini kita sudah siapkan. Pertengahan Agustus ini sudah bisa kick off," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam Keterangan Pers Pengumuman Bantuan Usaha Mikro, Rabu (12/8).

Bantuan ini nantinya menyasar 12 juta penerima. Adapun ketentuan bagi calon penerima, yakni belum pernah mendapatkan bantuan atau tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan.

"Kriteria penerima, dia belum pernah menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan akan ditransfer sebesar Rp2,4 juta sekali transfer," beber Teten.

Teten menyebutkan, sebanyak 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK terutama untuk bank wakaf mikro dan LKM, Himbara, Kementerian/Lembaga, BUMN (PNM dan Pegadaian), serta BLU.

Data tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemenkop UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK.

"Jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat," kata dia.

KPK Siap Kawal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberian bantuan senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha.

"Kami dari KPK siap untuk mendukung supaya semua program percepatan penanganan covid-19 di bidang ekonomi bisa berjalan," ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam Keterangan Pers Pengumuman Bantuan Usaha Mikro, Rabu (12/8).

Pahala membeberkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan BPJS dan Jamsostek untuk memastikan data calon penerima bantuan. Dalam hematnya, Pahala menyoroti persoalan penting terkait pendataan. Di mana dia menyebutkan kerap terjadi kekeliruan data utamanya di daerah.

"Kami dengan BPJS baru koordinasi, (juga) dengan Jamsostek, saya bilang, ya sudahlah, semua harus berjalan dulu. Sambil jalan, mana yang sudah solid datanya itu kita sampaikan sambil kit koordinasi ke pendanaan data satu dengan yang lain," kata Pahala.

Untuk itu, KPK mengusulkan Kepada Menkop UKM, Teten Masduki agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan data calon penerima manfaat.

"Kita usulkan koordinasi juga dengan Kemendagri, karena data dari daerah ini selalu menjadi isu penting kalau cerita data sektoral, dan kita pikir UMKM dari pemerintah daerah pun kita terus perhitungkan," beber dia.

"Sekali lagi, KPK siap untuk membantu Kemenkop lewat fungsi koordinasi dan monitoring," ulang Pahala menegaskan.

Sebagai informasi, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengumumkan program bantuan produktif usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Program ini akan mulai direalisasikan pada pertengahan bulan ini.

Reporter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com