Buruh tidak layak dibayar murah

Merdeka.com - Kenaikan upah buruh rata-rata 40 persen, terutama di wilayah DKI Jakarta, dan daerah penyangga Ibu Kota, yang ditetapkan di atas Rp 2 juta, bikin pengusaha kalang kabut. Besaran upah tersebut dinilai terlalu tinggi oleh para pengusaha.

Bahkan, diantara pengusaha berbondong-bondong mengajukan penangguhan upah. Sedikitnya 1.312 perusahaan dari 14 provinsi dengan jumlah buruh mencapai 975.328 buruh. Pemerintah pun telah memberikan persetujuan penangguhan pada 450 perusahaan.

Serikat Buruh bersikukuh nilai UMK saat ini masih lebih rendah ketimbang negara tetangga di Asia Tenggara. Bahkan upah pekerja Indonesia hanya USD 0,65 per jam atau sekitar Rp 5.000 sampai 6.000 per jam. Sementara di Malaysia, Singapura USD 1,5 sampai USD 2 per jam. "Jadi biaya untuk menggaji buruh itu di kita minim sekali dibandingkan negara lain," ujarnya Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar beberapa waktu lalu.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mewanti-wanti agar pengusaha tidak menerapkan upah murah pada buruh. Atau dengan sengaja melakukan migrasi industri ke daerah dengan upah murah. Hal ini tidak akan menyelesaikan masalah upah buruh.

"Kita sudah tidak bisa lagi masuk dalam era buruh murah," ujarnya saat acara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/1).

Dia menegaskan ada mekanisme dalam pengupahan tenaga kerja yakni berdasarkan kontribusi dan produktivitasnya. Hal ini telah dilakukan negara maju. Selain itu, para buruh sudah diimbangi dengan fasilitas yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas.

Pengusaha media ini menegaskan industri yang berbasis buruh murah akan tumbang. Dia meyakini, jika ingin menjadi negara maju, ada transformasi ekonomi. "Bukan lagi pada buruh murah," katanya.