Bukan ingin cari dukungan di 2019, ini alasan pemerintah Jokowi naikkan gaji PNS

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 5 persen di 2019. Kenaikan gaji ini dianggap oleh berbagai pihak sebagai langkah intervensi Presiden Jokowi untuk memperoleh dukungan pada Pemilu Presiden 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sebesar 5 persen dengan mempertimbangkan inflasi dalam tiga tahun terakhir.

Selain itu, PNS juga tidak mengalami kenaikan gaji dalam tiga tahun terakhir. "Setelah tiga tahun perlu ada (kenaikan gaji) untuk mengadopsi inflasi. Padahal hanya 5 persen, inflasi tiga tahun ini 3, 3, 3 persen. Tapi pemerintah ambil kebijakan ya cukup 5 persen saja," ujarnya di Hotel Mandarin, Jakarta, Rabu (5/9).

Askolani mengatakan, belanja pegawai pemerintah selalu disesuaikan dengan kemampuan fiskal Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran berjalan. Untuk itu, selama tiga tahun lalu pemerintah tidak menaikkan gaji PNS tetapi memberikan tunjangan.

"Belanja pegawai kita itu sangat dinamis, melihat kondisi kebijakan dan kemampuan fiskal kita. Di dalam tiga tahun ke belakangan kita tak pernah naikkan gaji pokok lagi. Kita lebih ke beri tunjangan, gaji ke 13 dan dalam dua tahun ini bentuk THR," ujar Askolani.

Askolani melanjutkan, di 2020 pemerintah juga memiliki rencana untuk melakukan perbaikan skema pensiun. Namun yang akan menjadi prioritas bukan lagi peningkatan gaji pokok tetapi lebih kepada peningkatan penghasilan pensiunan PNS.

"Di 2020 pemerintah akan lakukan perbaikan skema pensiun. Jadi isunya bukan gaji pokok, jadi kita tetep bisa jaga penghasilan PNS. Kemudian setelah pensiun dia akan lebih baik dengan kebijakan pensiun saat ini. Ini dipikirkan secara matang, kami di birokrat, semua kebijakan matang, tak ada populis," jelasnya.