BPK Minta Pemerintah Kembalikan Dana Investasi Garuda Indonesia Rp7,5 T ke Kas Negara

Kamis, 23 Juni 2022 11:51 Reporter : Sulaeman
BPK Minta Pemerintah Kembalikan Dana Investasi Garuda Indonesia Rp7,5 T ke Kas Negara Garuda Indonesia. ©2018 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menemukan bahwa sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2020 dan 2021 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun tidak dapat disalurkan.

BPK pun merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengembalian sisa dana investasi pemerintah kepada maskapai pelat merah tersebut ke kas umum negara.

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah, antara lain agar mengembalikan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada PT Garuda Indonesia sebesar 7,5 triliun ke rekening kas umum negara," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6).

Diketahui, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo bahkan akan negosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencairkan dana Rp7,5 Triliun.

Dana untuk suntikan modal ke Garuda Indonesia ini bersumber dari dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (IP-PEN) tahun 2020 yang disiapkan untuk maskapai pelat merah itu.

2 dari 2 halaman

"Dari yang disampaikan pada beberapa rapat yang lalu, sebenarnya masih ada program IP PEN sebesar Rp7,5 triliun yang masih ada di rekening sementara di Kementerian Keuangan. Dulu kan di awal 2020 itu sebesar RP8,5 triliun yang sempat cair Rp1 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/11).

Tiko menambahkan, dari dana tersebut, sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp1,2 triliun akan digunakan untuk awal proses hukum. Karena kata dia, kreditur ingin di awal ada semacam token dari pemerintah untuk menunjukkan komitmen menyelesaikan permasalahan.

"Namun sisanya dicairkan setelah proses restrukturisasi sepakat. Jadi kondisional, Kalau mereka sepakat turunkan utangnya, mengurangi biaya leasingnya, baru pemerintah komitmen tambah modal baru, Ini nanti kondisional tergantung negosiasi," kata dia.

Baca juga:
BPK Temukan 7 Masalah Keuangan Pemerintah di 2021, dari Pajak hingga Dana BOS
Respons Anies Baswedan Ditanya soal Temuan BPK Kurang Bayar Rp90 M Formula E
Penjelasan Jakpro soal Kurang Bayar Rp90,7 Miliar untuk Formula E
Ade Yasin Diduga Memberikan Fasilitas dan Uang kepada Auditor BPK Jabar
Temuan BPK, Jakpro Harus Bayar Sisa Komitmen Formula E Rp90,7 Miliar
Penjelasan Lengkap PMO soal Dana Kartu Prakerja Rp289 Miliar Tidak Tepat Sasaran

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini