BPK masih temukan penyimpangan perjalanan dinas K/L
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim penyimpangan perjalanan dinas sudah mengalami penurunan. Pasalnya, saat ini BPK menjalin kerja sama dengan pihak bandara untuk mengatasi penyimpangan ini.
Hal ini terungkap saat BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 37 Laporan Keuangan Tahun 2012 kepada 37 kementerian dan lembaga (K/L).
"Itu persoalan yang hampir setiap tahun ditemukan meskipun ada tren menurun sekarang ini tapi masih ada," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (27/6).
Menurutnya, BPK dengan pihak bandara telah mempunyai alat khusus untuk mendeteksi praktik penyimpangan perjalanan dinas ini. "Namanya Electronic Audit. Jadi kita langsung dengan program tersebut secara online dengan maskapai (Garuda) tentang manifestasi penerbangan selama jangka waktu tertentu bisa sehari, setahun," jelas dia.
Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara rinci berapa besaran angka penurunan penyimpangan tersebut. "Ini banyak sekali tapi ini ada penurunan, belum sempat kami rekap tapi ada tren penurunan," tegasnya.
Hasan menilai, banyaknya kasus penyimpangan ini di K/L, bermodus sama yakni perjalanan dinas fiktif. "Ini merupakan modus kementerian atau lembaga melalui dengan cara perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kenyataan," ungkap dia.
Dia mengimbau kepada para pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil (PNS) agar tidak melakukan penyimpangan perjalanan dinas karena akan dikenai sanksi. "Jangan sekali-kali melakukan perjalanan aspal (asli tapi palsu) karena pasti bakal ketahuan," tutup dia.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mobil dinas berwarna hitam ini tampak melewati jalan yang baru selesai dicor. Aksinya tuai hujatan warganet.
Baca SelengkapnyaHeru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang akan melintas di sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda.
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaBBPJN mulai memperbaiki kondisi Jalan Pantura Demak-Kudus, yang rusak karena banjir.
Baca Selengkapnya