BPH Migas, Empat Tahun Konsisten Mengawal BBM Satu Harga

Merdeka.com - Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menggulirkan Program BBM 1 Harga sejak 2017. Program BBM 1 Harga merupakan kebijakan penyeragaman harga jual resmi BBM di sejumlah penyalur BBM di daerah pelosok Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Nusantara yang memicu lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Sesuai dengan Pasal 46 ayat 3 Undang-undang No. 22 Tahun 2001, salah satu tugas BPH Migas ialah mengatur dan menetapkan Ketersediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak. Oleh karena itu, BPH Migas sebagai lembaga pelaksana Program BBM 1 Harga yang ditugaskan oleh pemerintah memiliki peran sentral dalam kebijakan tersebut.

BPH Migas terus konsisten dalam melaksanakan tugasnya, terbukti dengan realisasi target tahun anggaran 2020 untuk mendirikan 83 Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga atau total 253 penyalur dalam empat tahun. Pencapaian tahun anggaran 2020 ditutup dengan peresmian 44 Lembaga Penyalur Program BBM 1 Harga baru oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa di Terminal BBM Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu lalu (12/12 ).

"Alhamdulillah peresmian ini yang terbanyak selama empat tahun kita melaksanakan peresmian BBM Satu Harga. Diharapkan ini menggerakkan keadilan ekonomi," kata Ifan, sapaan akrab M. Fanshurullah Asa saat kesempatan tersebut.

Untuk Tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir tahun 2024 adalah terbangunnya 330 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga, dengan rincian target: tahun 2020 sebanyak 83 penyalur, 2021 sebanyak 76 penyalur, tahun 2022 sebanyak 72 penyalur, tahun 2023 sebanyak 56 penyalur, dan tahun 2024 sebanyak 43 Penyalur.