Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Backlog Perumahan di Indonesia 12,71 Juta, Perlu Program 1,5 Juta Rumah per Tahun

Backlog Perumahan di Indonesia 12,71 Juta, Perlu Program 1,5 Juta Rumah per Tahun Perumahan. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mencatat, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta. Angka ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.

Menurutnya, untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah per tahun untuk mengejar kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.

"Solusinya, kita harus punya program sampai 1,5 juta rumah per tahunnya kalau backlog-nya ingin selesai di 2045," kata Herry dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1).

Selain itu, berkaitan dengan kualitatif backlog hunian yang tidak layak huni tercatat 23 juta pada tahun 2021. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hunian yang tidak layak huni itu mencapai 56,75 persen. Artinya, banyak yang sudah punya rumah namun tidak layak huni.

"Berarti sudah punya rumah mereka tapi tidak layak huni, tapi kita ramai-ramai kasih rumah ke mereka, ini terjadi miss ini PR bagi ekosistem untuk mencari solusinya," ujarnya.

Dia pun berharap dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF, bisa menuntaskan permasalahan backlog perumahan.

"Tentu isu ini bisa kita taruh sebagai tujuan bersama untuk kita selesaikan, kita targetkan 2045 bagus karena saat itu Indonesia maju, kita harapkan tidak ada lagi backlog," ujarnya.

Sebagai informasi, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Makin Sulit Punya Rumah, Potensi Backlog Perumahan Bertambah 170.000 Unit Tiap Tahun
Masyarakat Makin Sulit Punya Rumah, Potensi Backlog Perumahan Bertambah 170.000 Unit Tiap Tahun

SMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.

Baca Selengkapnya
Bangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Bangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.

Baca Selengkapnya
Ajak Mahasiswa Jadi Developer, Dirut BTN: Backlog Perumahan 12,71 Juta Harus Dicarikan Solusinya
Ajak Mahasiswa Jadi Developer, Dirut BTN: Backlog Perumahan 12,71 Juta Harus Dicarikan Solusinya

Bank BTN melalui Housing Finance Center (HFC) dalam beberapa tahun terakhir telah mencetak sekitar 2.234 developer muda.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
VIDEO: Penjelasan Lengkap Istana Soal Tapera
VIDEO: Penjelasan Lengkap Istana Soal Tapera "Bukan Potong Gaji, Tabungan Bisa Dicairkan"

Moeldoko menyebut pelaksanaan aturan ini karena backlog rumah yang tinggi mencapai 9,9 juta

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Pekerja yang Punya Rumah Tetap Harus Bayar Iuran Tapera
Ternyata, Ini Alasan Kenapa Pekerja yang Punya Rumah Tetap Harus Bayar Iuran Tapera

Pemerintah mengakui kesulitan untuk mengatasi persoalan kesenjangan ketersediaan rumah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki: Iuran Tapera Bukan Uang Hilang, Bisa Digunakan untuk Beli Rumah dan Jaminan Hari Tua
Menteri Basuki: Iuran Tapera Bukan Uang Hilang, Bisa Digunakan untuk Beli Rumah dan Jaminan Hari Tua

Program Tapera sudah dibentuk sejak lima tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu.

Baca Selengkapnya
9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pekerja Bayar Iuran Tapera
9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pekerja Bayar Iuran Tapera

Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.

Baca Selengkapnya
Alasan Kuat Mengapa Tapera Tidak Bisa Jadi Tabungan Wajib
Alasan Kuat Mengapa Tapera Tidak Bisa Jadi Tabungan Wajib

Program ini sejatinya sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam tabungan rumah.

Baca Selengkapnya