Backlog Perumahan di Indonesia 12,71 Juta, Perlu Program 1,5 Juta Rumah per Tahun

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mencatat, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,71 juta. Angka ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.

Menurutnya, untuk menangani backlog tersebut diperlukan program 1,5 juta rumah per tahun untuk mengejar kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia.

"Solusinya, kita harus punya program sampai 1,5 juta rumah per tahunnya kalau backlog-nya ingin selesai di 2045," kata Herry dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1).

Selain itu, berkaitan dengan kualitatif backlog hunian yang tidak layak huni tercatat 23 juta pada tahun 2021. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hunian yang tidak layak huni itu mencapai 56,75 persen. Artinya, banyak yang sudah punya rumah namun tidak layak huni.

"Berarti sudah punya rumah mereka tapi tidak layak huni, tapi kita ramai-ramai kasih rumah ke mereka, ini terjadi miss ini PR bagi ekosistem untuk mencari solusinya," ujarnya.

Dia pun berharap dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF, bisa menuntaskan permasalahan backlog perumahan.

"Tentu isu ini bisa kita taruh sebagai tujuan bersama untuk kita selesaikan, kita targetkan 2045 bagus karena saat itu Indonesia maju, kita harapkan tidak ada lagi backlog," ujarnya.

Sebagai informasi, pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan merupakan langkah awal dari suatu upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem guna menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui penguatan sinergi dengan para stakeholder sektor perumahan yang solid dengan membentuk ekosistem pembiayaan perumahan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com