April 2015, pemerintah mulai garap proyek 1 juta rumah sederhana
Merdeka.com - Pemerintah menyebut proyek pembangunan satu juta rumah bakal dimulai April 2015. Mundur dari rencana sebelumnya, Maret 2015.
"Detilnya belum bisa saya sampaikan karena masih proses," kata Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Syarif Burhanudin di Jakarta, Kamis (26/2).
Syarif beralasan, ketersediaan lahan menjadi alasan pihaknya memundurkan pengerjaan proyek andalan Jokowi-JK itu. Dengan target sebesar itu, menurutnya, pemerintah membutuhkan lahan sangat luas.
"Kesiapan daerah juga harus dilihat. Kita kan mesti cek betul apa benar lahannya sudah siap," ujarnya.
Menurut Syarif, pihaknya memiliki anggaran Rp 7 triliun untuk membangun 100 ribu rumah atau 10 persen dari target 1 juta rumah. Sisanya bakal ditawarkan investor swasta.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis target pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat miskin per tahun bisa tercapai. Itu untuk mengejar kekurangan pasokan atau backlog saat ini mencapai 13 juta rumah.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan keseluruhan rumah menteri di IKN berkisar 78 persen.
Baca SelengkapnyaAda bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, kesal mengetahui pembangunan jembatan di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diganggu preman.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meresmikan tiga ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca Selengkapnyarumah miliknya sudah jadi dibangun dan rumah tersebut tidak mewah.
Baca SelengkapnyaDermaga eksekutif menjadi pilihan bagi pemudik perjalan kaki, karena akses yang cukup dekat dari terminal terpadu Merak.
Baca SelengkapnyaPembangunan rumah dinas untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya