Angka Kemiskinan Cetak Sejarah, Bappenas Klaim Pembangunan Berkelanjutan RI Positif
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas hari ini menggelar pertemuan UN Forum on Development Cooperation. Acara tersebut merupakan refleksi lima tahunan antara Bappenas dengan PBB Indonesia dalam the UN Partnership Development Framework (UNPDF).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, menyebutkan tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mereview dan mengevaluasi implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
"Intinya ini suatu kerjasama yang sifatnya periodik, jadi UN dan pemerintah Indonesia setiap 5 tahun menyusun program apa saja yang akan dilakukan oleh UN untuk membantu pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan," kata Menteri Bambang, di Kantornya, Jakarta, Jumat (28/6).
Dia menjelaskan, kedua belah pihak melakukan dialog strategis mengenai implementasi strategi kemitraan PBB selama dua tahun terakhir di Indonesia dan hasil yang telah dicapai.
"Dan yang direview adalah sejauh mana (implementasinya) karena sudah tahun ke-4 kan sekarang, tinggal setahun lagi. Sejauh mana kerjasama UN dengan pemerintah ini bisa membantu target-target capaian pembangunan khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Menurutnya, capaian dari pembangunan berkelanjutan telah menunjukan hasil yang cukup positif. Diantaranya adalah turunnya angka kemiskinan di Indonesia ke satu angka yang merupakan pertama kalinya sepanjang sejarah.
"Sudah menunjukkan perbaikan tapi kan tentunya kita ingin target atau harapan yang sudah tercantum di 2016-2020 nanti bisa tercapai atau lebih baik capaiannya," ujarnya.
"Kalau melihat tahun ke depan, di satu sisi kita tetap ingin kemiskinan turun lagi kemudian SDM terutama kesehatan kita inginnya stunting terus turun. Jadi penekanan pada SDM sama pentingnya, bahkan lebih kuat lagi 5 tahun ke depan," dia menambahkan.
Dalam kesempatan serupa, Koordinator Residen PBB di Indonesia, Anita Nirody menyoroti kolaborasi kuat antara PBB dan Pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs.
Dia memuji Pemerintah Indonesia atas keberhasilan dalam mengimplementasikan SDGs dan menyatakan bahwa PBB berharap untuk terus menemani Indonesia sebagai mitra dalam perjalanannya menuju pembangunan berkelanjutan.
"Kemajuan pembangunan Indonesia yang luar biasa selama bertahun-tahun berarti hubungan kami telah berkembang menjadi kemitraan, meskipun PBB hanya menyediakan data, saran dan kebijakan berbasis policy advice dan berbagi praktik terbaik global," ujarnya.
Sebagai informasi, kerangka Kerja Kemitraan PBB untuk Pembangunan lima tahun terakhir (UNPDF 2015-2020) berfokus pada beberapa bidang diantaranya adalah pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang adil, mata pencaharian dan pekerjaan layak. Akses yang adil ke layanan sosial dan perlindungan Sosial, keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap ugncangan, tata kelola yang lebih baik dan akses keadilan untuk semua gender.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun tema debat soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Baca SelengkapnyaJika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca SelengkapnyaKegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaJika memakai nilai rata-rata, Ganjar 81,60, Anies 78,30 sementara Prabowo 68,30
Baca SelengkapnyaAnies punya perhatian pada bidang pendidikan sejak lama.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya