Amandemen 13 kontrak PKP2B, Menteri Jonan klaim negara dapat untung USD 68 juta

Selasa, 14 November 2017 19:59 Reporter : Saugy Riyandi
Ignasius Jonan. Fikri Faqih©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menandatangani 13 amandemen kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Dari amandemen kontrak tersebut, penerimaan negara diklaim bisa meningkat hingga USD 68 juta.

"Pertama, saya terima kasih sama semua perwakilan PKP2B ini. Dari yang tandatangan ini, bahwa ada penerimaan negara yang meningkat USD 68 juta," ujar Jonan di kantornya, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Jonan, penandatanganan ini telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 2019 tentang mineral dan batubara. Saat ini, masih tersisa 18 kontrak PKP2B lagi yang ditargetkan selesai akhir tahun ini.

"Ada 18 lagi yang saya harapkan sampai akhir tahun ini sudah selesai. Sebelum pembahasan RKAP sudah selesai semua. Sesuai amanat UU Minerba ya," tegasnya.

Kementerian ESDM-pun tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna merumuskan penerimaan negara sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu terdapat peningkatan penerimaan negara dan disepakati perusahaan.

"Ini semata-mata karena amanat UU untuk bisa meningkatkan penerimaan negara," kata Jonan.

Adapun, 13 PKP2B tersebut terdiri atas 4 PKP2B Generasi I atas nama PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung. Satu PKP2B Generasi II atas nama PT Barasentosa Lestari dan 8 PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal dan PT Sumber Barito Coal. [idr]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.