Agar tak seperti Venezuela, Wapres JK minta menteri hati-hati soal divestasi Freeport
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan menteri kabinet kerja agar berhati-hati dalam mempersiapkan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Dia khawatir, nasib ekonomi Indonesia memburuk seperti Venezuela.
"Jangan membawa negeri ini seperti Venezuela, Venezuela itu ingin semuanya nasionalisasi, ingin divestasi," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Breakfast Meeting Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (2/11).
Wapres JK mengatakan, di usia PT Freeport Indonesia yang mencapai 50 tahun, pemerintah tidak perlu mempercepat divestasi sahamnya. Sebaiknya lebih gencar mendorong investasi hijau dan fasilitas lain di sektor pertambangan.
"Tidak usah dulu terlalu cepat mengambil dulu yang ada, itu yang terjadi di Venezuela. Makanya dia bangkrut luar biasa karena ingin semua dinaturalisasikan. Makanya terjadi yang seperti itu, ketidakmampuan," ucapnya.
Meski demikian, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari untuk menggenjot perekonomian nasional tentu membutuhkan investasi dari luar negeri. Namun untuk saat ini, pemerintah perlu mempersiapkan dan konsisten dengan divestasi saham PT Freeport Indonesia. Di sisi lain, diharapkan nantinya divestasi saham perusahaan asing tidak memicu munculnya masalah.
"Banyak pengalaman negara-negara lain yang menimbulkan masalah di kemudian hari karena terburu-buru mengambil kebijakan yang di kemudian hari bisa membuat orang tidak percaya pada satu negara. Kalau kita kehilangan trust, maka akan sulit sekali untuk menarik investment," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaKarena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaBegini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaJokowi menyoroti pentingnya kolaborasi sektor bisnis untuk mewujudkan visi bersama kedua negara.
Baca SelengkapnyaSurat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca Selengkapnya