Merdeka.com - PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura.

Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia.

Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia.

Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir membantah terkait tudingan laporan oleh organisasi global yakni Global Witness atas upaya penggelapan pajak lewat anak usahanya.

"Kita itu perusahaan publik, tentu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan," tuturnya kepada Liputan6.com, Jumat (5/7).

Pria yang akrab disapa Boy ini menjelaskan, anak perusahaanya yaitu Coaltrade Services itu, memang bertugas memasarkan batubara di pasar ekspor, atau dengan kata lain di pasar internasional.

"Tentu sebagai kantor pemasaran internasional, mereka berperan penting untuk memperluas pasar internasional dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia," tegas dia.

Boy menegaskan, segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan Coaltrade Services International Pte.Ltd, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator.

"Pembayaran pajak dan royalti sudah diungkapkan di dalam laporan keuangan perusahaan, itu bisa dilihat di situs resmi perusahaan dan idx sebagai regulator," kata dia.

Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan Global Witness yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar.

"Kami akan pelajari laporan tersebut, tetapi kami juga tidak bisa menyampaikan data atau informasi spesifik terkait wajib pajak tertentu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat.

Sebelumnya, Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia.

Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen. Global Witness pun meminta Adaro untuk berkomentar mengenai hal itu tetapi belum menerima jawaban.

Laporan itu juga menyebutkan, pada 2008, Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan Coaltrade. Sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius, yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 dan mungkin masih belum.

Laporan tersebut juga menemukan Adaro baru-baru ini akuisisi anak perusahaan di Labuan, Malaysia yang merupakan surge pajak. Hal ini untuk membeli saham tambang batu bara di Australia.

Pada saat yang sama, Adaro juga telah memperluas jaringan offshore, dan akan diuntungkan oleh jaminan keuangan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batubara Batang senilai USD 4 miliar, seperti disebutkan dalam laporan tersebut.

Reporter: Agustina Melani dan Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6