5 Manuver Chairul Tanjung setelah jadi menteri

Merdeka.com - Bos CT Corp (dulu bernama Para Grup) Chairul Tanjung punya tanggung jawab besar lima bulan ke depan setelah dia ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Hatta Rajasa sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Pelantikan Chairul Tanjung , atau yang akrab disapa CT ini berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 P tahun 2014.

Bukan hal mudah menjaga stabilitas ekonomi di tengah memanasnya situasi politik jelang peralihan kekuasaan. Chairul Tanjung pun dipastikan tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis mengingat Presiden SBY sudah mengeluarkan instruksi agar pejabat negara tidak mengeluarkan kebijakan strategis jelang pemilihan presiden.

Ujian pertamanya sebagai menko perekonomian adalah mengendalikan tekanan inflasi. Terutama jelang Ramadhan dan Idul Fitri di mana trennya selalu terjadi kenaikan harga tiap tahun. CT, demikian panggilan akrabnya, sudah mendapatkan peta 14 komoditas utama yang rentan mempengaruhi daya beli masyarakat jelang arus mudik.

Tidak hanya itu, dia juga mengaku memiliki sedikit pemahaman mengenai prinsip makroekonomi untuk memudahkan kerjanya selama lima bulan ke depan. "Saya agak mengerti tentang masalah fiskal, masalah keuangan negara," ujar Chairul Tanjung .

Selepas dilantik, Menko Perekonomian Chairul Tanjung langsung bekerja. Dia menggelar rapat marathon bersama beberapa menteri bidang ekonomi.

Dalam beberapa kali kesempatan, Chairul Tanjung menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, beserta langkah-langkah yang perlu diambil. Apa saja manuver ala Chairul Tanjung? Berikut catatan yang dirangkum merdeka.com

Janji selesaikan outsourcing dalam 5 bulan

Persoalan tenaga kerja alih daya atau outsourcing menjadi masalah yang tak kunjung usai dan selalu diperdebatkan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan niatnya menuntaskan persoalan outsourcing dalam kurun waktu lima bulan.

Masalah outsourcing akan dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri. "Setelah itu kita buat tim gabungan yang dipimpin pimpinan K/L dengan anggota eselon 1 kementerian terkait. Kita mau mengukur bisa enggak dalam 5 bulan selesai masalah ini. Kalau enggak (selesai), masalah pemerintahan akan datang," ujar Chairul di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/5).

Buka peluang diskon BK buat Freeport dan Newmont

Pemerintah membuka kemungkinan memberikan diskon bea keluar untuk PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Dalam waktu dekat, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung berencana memanggil dua perusahaan tambang raksasa tersebut.

Pemanggilan ini bertujuan membahas permohonan keringanan bea keluar ekspor konsentrat yang selama ini gencar disampaikan dua perusahaan itu.

"Intinya pertambangan ada dua masalah, pertama masalah bea keluar. Saya katakan saya akan mengundang secara transparan Newmont dan Freeport dan menteri terkait untuk melakukan presentasi mengenai kesiapan mereka," ujar Chairul Tanjung di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/5).

Chairul menuturkan, hasil pertemuan dengan Freeport dan Newmont akan dibahas lebih lanjut bersama jajaran menteri terkait sebelum dibawa ke sidang kabinet dan dilaporkan ke presiden. Jika jajaran menteri sepakat memberikan keringanan ekspor konsentrat bagi Freeport dan Newmont, keputusan itu akan dibuatkan payung hukum. "Nantinya akan dikeluarkan Kepres atau PP mengenai bea keluar," katanya.

Mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini punya pertimbangan memilih memanggil Freeport dan Newmont. Alasannya, dua perusahaan ini adalah perusahaan berskala besar. Dia memilih menyelesaikan persoalan perusahaan besar agar persoalan perusahaan kecil bisa diselesaikan.

"Kenapa Newmont dan Freeport yang dipanggil karena paling besar. Kalau besar beres yang kecil pasti ikut," jelasnya.

Minta KPK berkantor di Lapangan Banteng

Chairul Tanjung merasa perlu menjalin kerja sama erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya dalam bentuk konsultasi terkait kontrak karya migas yang dari hasil kajian KPK, masih ditemukan banyak celah penyimpangan.

Terkait kerja sama dengan KPK, CT sapaan akrabnya, meminta ada tim KPK yang berkantor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng. CT beralasan agar bisa selalu berkonsultasi mengatasi hambatan dan persoalan terkait renegosiasi kontrak karya supaya tidak melanggar aturan. "Ini supaya berjalan lancar," ucap Chairul Tanjung.

Siapkan karpet merah untuk investor

Chairul Tanjung menginstruksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menginventarisir hambatan pemodal yang ingin berinvestasi di Indonesia. Untuk menyelesaikan hambatan itu, CT sapaan akrabnya, hanya punya waktu lima bulan. Bersamaan dengan masa baktinya sebagai menko perekonomian.

Chairul Tanjung menuturkan, dua pekan ke depan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bidang investasi. Rapat tersebut untuk mengurai hambatan investor melakukan bisnis di Indonesia.

"Akan diputus cara atasi hambatan. Langsung ada matriks, siapa tanggung jawab, kapan selesainya. Kalau perlu tiap 2 minggu adain rapat supaya kita betul-betul beri karpet merah pada investor," tegasnya.

Karpet merah yang dimaksud adalah fasilitas fiskal. Orang terkaya nomor tiga versi Majalah Forbes Indonesia ini juga siap memberikan insentif kepada investor yang serius menanamkan modal di sektor industri.

"Kalau kita dianggap kurang kompetitif, perlu insentif, kita beri. Khususnya industri serap banyak tenaga kerja. terutama di luar jawa. ini yang sedang kita lakukan," jelasnya.

Blusukan ke daerah

Seusai rapat koordinasi pertamanya sebagai Menko Perekonomian, Chairul Tanjung menetapkan target buat melawat ke banyak provinsi. Ini untuk mempercepat proyek Masterplan Percepatan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang masih terbengkalai.

Ini adalah target personal CT, panggilan akrabnya, di samping tugas rutin menko seperti mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan menjaga inflasi jelang Lebaran.

"Pak CT ingin ke daerah-daerah bertemu gubernur. Semacam roadshow yang benar-benar ada permasalahan dan terkait program MP3EI yang masih terbengkalai," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, saat menjelaskan hasil rapat di Jakarta, Senin (19/5).