4 Hambatan persulit pemerintah Jokowi-JK wujudkan swasembada pangan
Merdeka.com - Pada 4 November 2014, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan target ambisiusnya dalam hal ketahanan pangan. Pemerintahan yang dipimpinnya bakal mencapai swasembada pangan sebelum lima tahun.
"Target kita dalam 3 tahun harus swasembada," tegas Presiden Joko Widodo saat itu.
Untuk mencapai itu, Jokowi sapaan akrabnya, memerintahkan agar saban tahun dibangun 5-7 bendungan untuk pengairan dan irigasi area persawahan. Dia menjelaskan, langkah ini untuk memberikan penguatan bagi sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur ini menjadi strategis lantaran saat ini kondisi irigasi di dalam negeri, 52 persen dalam kondisi rusak.
Kepala negara sudah menginstruksikan kementerian pekerjaan umum, kementerian pertanian dan kementerian keuangan untuk mempersiapkan proyek-proyek sektor pertanian ini. Termasuk koordinasi dan pembagian tugas dengan pemerintah provinsi.
"Dalam 2-3 tahun ke depan, semua harus sambung, waduk masuk ke sawah, semua harus dikerjakan secara terintegrasi. Kalau ini sambung semua, dalam 3 tahun, target untuk swasembada bisa kita capai," ucapnya.
Akan tetapi, swasembada pangan belum bisa tercapai. Meskipun, selama tiga tahun pemerintahan berjalan, harga pangan stabil. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan memasuki tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, harga bahan pokok relatif lebih stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, selama Ramadan dan Hari Raya Lebaran tidak terjadi lonjakan harga yang sudah menjadi tradisi tahunan.
Enggar mengungkapkan, Indonesia sering mengalamai fluktuasi harga karena tidak mempunyai undang-undang khusus terkait harga acuan pangan. Akan tetapi Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga pangan bisa terkendali. Hal itu membuat Kementerian Perdagangan memutuskan untuk membuatkan harga acuan melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET).
"Dengan ini bisa dilihat Ramadan Alhamdulillah tidak ada gejolak harga. Dengan HET beras harga beras tidak loncat-loncatan, stabil. Kemudian gula, minyak gorengan dan sebagainya," ujar Enggar.
Terdapat 4 hambatan yang membuat pemerintah sulit wujudkan swasembada pangan. Berikut hambatannya seperti dirangkum merdeka.com:
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, hasil panen raya di daerah tersebut mencapai 6,2 ton per hektare.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya