2 Tahun Jokowi, DPR sorot proyek 35.000 MW dan lifting minyak RI

Merdeka.com - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gus Irawan ikut menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan dua tahun, tepat hari ini Kamis (20/10).

Menurutnya, setelah 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Pekerjaan Rumah (PR) yang masih harus diselesaikan adalah program listrik 35.000 megawatt (MW). Mega proyek ini dalam 2 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang cukup baik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut jika proyek 35.000 MW hanya akan terealisasi sebesar 25.000 MW saja. Sementara 10.000 MW masih under construction.

"Tentu saya kira capaiannya belum terlalu baik sampai saat ini," ujarnya saat ditemui di ruang rapat komisi VII, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Lanjutnya, selain mega proyek 35.000 MW, eksplorasi minyak juga masih menjadi PR bagi pemerintah untuk diselesaikan. Sebab, di tengah semakin merosotnya lifting minyak, jumlah konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru terus meningkat.

Tercatat, lifting minyak Indonesia saat ini mencapai 800.000 ribu barel per hari (BOPD). Sementara kebutuhannya sudah mencapai 1,4 juta BOPD. Artinya, masih ada gap sebesar 600.000 ribu BOPD‎ yang harus dipenuhi pemerintah melalui impor minyak.

"Kan lifting minyak kita turun terus, itu juga satu tantangan kita juga sih, saya kira itu, lifting turun terus tapi produksi tak kunjung membaik.‎ ‎Kondisi yang produksi minyak kita terus menurun, menyebabkan impor yang lebih besar, impor yang besar itu menguras devisa negara, mengganggu stabilitas rupiah dan seterusnya itu menjadi penting," jelas dia.

‎Meski demikian, dia tetap menilai kinerja pemerintah banyak yang perlu di apresiasi di tengah PR yang tak kunjung terselesaikan. Salah satunya upaya untuk menerapkan keadilan pada harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

"Soal misalnya juga satu harga BBM itu sebenarnya perintah konstitusi memang sesungguhnya. Terkait itu meskipun perintah konstitusi, kita tetap saja memberikan apresiasi kepada pemerintah, cuma yang penting, sekarang bahwa sekarang jangan hanya dipublish tapi, pelaksanaannya, entah kapan-kapan. Ini yang perlu kita kawal, kalau ukuran kinerja, target pembangunan sesungguhnya, tapi menyeluruh," pungkasnya.