Proyek Rumah Sakit Belum Dibayar Sampai Disegel, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ngamuk Bongkar Spanduk 'Kita Ini Pemerintah Mana Boleh

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar meluapkan amarah saat melihat aksi penyegelan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani oleh sejumlah kontraktor pada Rabu (7/5).

Sebelumnya Markarius mendengar kabar penyegelan dan langsung turun ke lokasi untuk membuka paksa segel tersebut guna memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

Ia menekankan bahwa tindakan menyegel fasilitas umum milik pemerintah, apalagi rumah sakit, adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Video amarahnya pun sempat diunggah di akun TikTok pribadinya @markarius_anwar dan langsung viral di media sosial. Seperti apa ulasannya? Simak informasi berikut ini.

Bongkar Spanduk dan Segel

Markarius Anwar berapi-api saat melihat penampakan RSD Madani yang sudah dalam kondisi penuh spanduk penyegelan.

Ia mengecam keras tindakan penyegelan yang dilakukan oleh para kontraktor. Menurutnya RSD Madani merupakan fasilitas pelayanan publik yang vital, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

"Mana boleh gitu. Kita ini pemerintah," tegasnya.

Tampak beberapa spanduk penyegelan terpasang di depan RSD Madani hingga ke bagian dalam termasuk ruang poli.

"Tempat/ruangan ini untuk sementara disegel sampai adanya pembayaran," isi spanduk.

Geram Kontraktor Sita Kunci RS

Dalam video tersebut, amarah Markarius semakin menjadi saat melihat sejumlah ruangan vital justru ditemukan dalam kondisi terkunci hingga terikat.

Menurutnya semua yang ada di rumah sakit merupakan fasilitas negara dan tidak semena-mena ditutup.

"Ini fasilitas negara, pelayanan publik. Nggak boleh ada yang bisa menghalangi orang mau mati dibantu di sini. Dengan hanya gara-gara duit dia. Kalau utang mereka pasti bayar kalau memang betul mereka kerjanya kan," ucapnya.

Salah satu ruangan bahkan ditemukan tersegel dengan kunci diketahui sudah dibawa oleh pihak kontraktor sheingga tidak dapat dibuka.

Ia pun meminta agar segera dilaporkan ke polisi atas tindakan meresahkan dari para kontraktor.

"Kan kuncinya dibawa. Tidak bisa dibiarkan ini, lapor polisi."

"Fasilitas negara punya ini. Emang duit mereka bangun semua ini? Nggak kan?" sambungnya.

@markarius_anwar Membongkar Segel di RSD Madani. Saya menerima informasi bahwa di RSD Madani telah di segel pada hari ini, oleh karena itu saya langsung meninjau lokasi ke RSD Madani yang telah di segel dan langsung membongkar dan mencabut segel tersebut. Ini tidak boleh langsung segel-segel ini rumah sakit pemerintah tidak boleh main langsung di segel, orang sedang sakit, berobat atau sedang beraktifitas di RSD Madani, ini fasilitas umum jika memang ada yang mau disampaikan silahkan dengan secara baik baik tidak begini cara nya. Mudah mudahan ini RSD Madani bisa beroperasi dengan baik dan sama sama kita membantu masyarakat yang sedang sakit. #indonesiasehat #rumahsakit #rumahsakitumum #pemerintahdaerah #disegel #bersamarakyat #siapmelayani #pekanbarukota #kolaborasi #membangunnegeri #pekanbaruaman ♬ Breaking News Background - Audio Infinity

Dugaan Proyek Ilegal

Dikutip dari berbagai sumber, aksi penyegelan diduga dilakukan lantaran Pemerintah Kota Pekanbaru belum membayarkan tagihan proyek sejak 2022 senilai Rp54 miliar yang melibatkan 100 vendor.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin memberikan keterangan perihal masalah yang terjadi.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang dipermasalahkan ternyata tidak memiliki dasar administrasi berupa kontrak resmi.

“Sudah dicek, dan kami juga telah berkonsultasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Ternyata pekerjaan itu tidak ada kontraknya. Jadi bagaimana mungkin Pemko bisa membayar jika secara administratif saja tidak sah?,” kata Zulhelmi dikutip dari mediacenter.riau.go.id.

Proyek tersebut disinyalir merupakan program pribadi mantan Direktur RS Madani, Naldo, yang saat ini tengah menjalani proses hukum atas dugaan penipuan proyek.

"Kan itu pekerjaan person to person ya. Bukan Pemkot Pekanbaru. Nah, beliau itu kan sekarang lagi jalani proses (hukum) juga. Jadi kalau kami tetap bayarkan, bisa jadi temuan. Kecuali sudah ada ketetapan dari pengadilan yang memerintahkan Pemkot Pekanbaru membayarkan, akan kami bayarkan," sambungnya.