Fakta-Fakta Joe Biden Tahu Betul Kejahatan Perang Israel di Gaza saat Jadi Presiden AS, Tapi Pilih Lakukan Gaslighting ke Dunia

Mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, secara terbuka menyatakan bahwa ia secara pribadi menganggap tindakan Israel di Jalur Gaza sebagai bentuk kejahatan perang. Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah wawancara bersama Sky News, dan menjadi sorotan karena bertentangan dengan sikap resmi pemerintahan Presiden Joe Biden yang selama ini didukungnya.

Dalam wawancara bersama jurnalis Mark Stone, Miller dengan tegas mengatakan bahwa "tidak diragukan lagi" Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Meski menekankan bahwa pernyataan itu adalah penilaian pribadinya, Miller tetap mengulang posisi resmi pemerintah yang enggan menyebut tindakan Israel sebagai genosida.

Pernyataan ini menjadi sinyal penting, mengingat Miller selama menjabat kerap menghindari jawaban langsung terkait kejahatan perang yang dituduhkan kepada Israel.

Pernyataan Miller memperkuat dugaan adanya perbedaan pandangan yang tajam di internal pemerintahan Biden mengenai konflik Gaza. Ia bukan satu-satunya pejabat yang mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan luar negeri AS dalam konflik tersebut.

Dilansir Palestine Chronicle, Selasa (10/6/2025), simak informasi selengkapnya:

Banyak Pejabat Mundur

Sejak pecahnya agresi Israel ke Gaza pada Oktober 2023, sejumlah pejabat tinggi AS telah mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Di antaranya adalah Josh Paul, pejabat senior Departemen Luar Negeri yang mundur hanya sepuluh hari setelah serangan dimulai.

Ia menyatakan bahwa dukungan tanpa syarat AS terhadap Israel justru memperpanjang penderitaan warga Palestina dan Israel, serta bertentangan dengan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat.

Protes serupa juga datang dari pejabat-pejabat lain di berbagai lembaga federal. Pada Januari 2024, Tariq Habash dari Kementerian Pendidikan mengundurkan diri setelah berulang kali menyampaikan keprihatinan internal atas apa yang ia sebut sebagai “kampanye genosida oleh pemerintah Israel”. Ia menilai pemerintah AS tidak menghargai kehidupan manusia secara setara.

Pada Maret 2024, Annelle Sheline, pejabat dari Departemen Luar Negeri, ikut mundur sambil menuding pemerintah AS melanggar hukum karena tetap menyalurkan bantuan senjata kepada Israel di tengah tuduhan kejahatan berat. Sebulan kemudian, Anna Del Castillo menjadi pejabat Gedung Putih pertama yang mundur karena keberatannya terhadap kebijakan Gaza.

Mei 2024 menjadi bulan dengan rentetan pengunduran diri lainnya. Stacy Gilbert, pejabat senior di Departemen Luar Negeri, meletakkan jabatannya usai laporan gabungan DoD dan Deplu digunakan Menlu Antony Blinken untuk menyatakan bahwa Israel tidak menghambat masuknya bantuan ke Gaza. Gilbert menolak isi laporan tersebut, menyebutnya “salah secara terang-terangan” dan bertentangan dengan temuan para ahli maupun kelompok hak asasi manusia.

Laporan itu sendiri merupakan dokumen resmi pertama yang mengakui bahwa Israel telah menggunakan senjata AS secara tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Tak lama setelahnya, pemerintah AS secara terbuka mengakui bahwa Israel memang memblokir bantuan kemanusiaan.

Di bulan yang sama, Lily Greenberg Call dari Departemen Dalam Negeri juga mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap dukungan AS terhadap Israel. Kemudian pada Juni 2024, Andrew Miller, asisten menteri luar negeri untuk urusan Israel-Palestina, ikut hengkang karena tidak setuju dengan pendekatan “pelukan erat” AS terhadap Israel.

Pada Juli 2024, Mike Casey dari Departemen Luar Negeri mundur dan dalam wawancara dengan Al-Jazeera menegaskan bahwa AS telah mengabaikan penderitaan rakyat Palestina dan secara sadar menerima narasi Israel meski tahu kebenarannya berbeda. Ia menyebut kebijakan yang diterapkan lebih mencerminkan kepentingan Israel ketimbang kepentingan nasional AS.

Bukti AS Tahu Israel Lakukan Kejahatan Perang

Bukti mengenai pengetahuan pemerintah AS atas blokade bantuan ke Gaza juga terungkap dalam dokumen yang bocor pada Oktober 2024. Dokumen itu menunjukkan bahwa pejabat senior Israel telah diberi tahu oleh AS tentang bantuan yang harus masuk, tetapi mereka tetap menolaknya, dan Washington tidak mengambil tindakan apa pun.

Kebocoran informasi muncul secara berkala yang mengungkap pengetahuan dan dukungan pemerintahan Biden terhadap kejahatan perang yang dilakukan di Jalur Gaza, atau setidaknya ketidakpuasan internal di antara para stafnya. Pada bulan November 2023, sebuah memo internal berisi 5 halaman yang ditandatangani oleh 100 pejabat Departemen Luar Negeri dan USAID, menuduh Israel melakukan "kejahatan perang" dan mengatakan AS "terlibat dalam genosida".

Memo Departemen Luar Negeri AS lainnya bocor pada bulan April 2024, yang memperingatkan bahwa Israel melanggar arahan Gedung Putih dengan terus memblokir bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Ini adalah bukti bahwa AS mengetahui Israel melanggar hukum internasional, artinya, berdasarkan Hukum Leahy, pemerintahan Biden melanggar undang-undang hak asasi manusia AS dengan terus memasok senjata ke Tel Aviv.

Hal ini membawa kita kembali ke Matthew Miller, yang berdiri di podium minggu demi minggu, menyampaikan kebohongan kepada publik Amerika yang tidak disetujuinya sendiri. Miller melakukannya dengan senyum puas, saat laporan hak asasi manusia membanjiri, menuduh pemimpin Israel melakukan setiap kejahatan yang dapat dibayangkan.

Dengan kata lain, bahkan salah satu suara paling percaya diri dari pemerintahan Biden tidak percaya apa yang ia katakan kepada publik tentang apakah Israel melakukan kejahatan perang. Sebuah pengakuan mengejutkan yang tidak diragukan lagi akan tercatat dalam sejarah.