Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran atau radiogram untuk seluruh Pemerintah Daerah. Isi surat terkait pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak habis pikir dengan kejadian seperti ini. Apalagi dirinya acap kali sudah memperingatkan akan daerah rawan korupsi.

Tjahjo meminta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah untuk mencermati radikalisme-terorisme.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini menuturkan, semenjak dirinya menjadi Mendagri total sudah ada 119 kepala daerah yang terjaring KPK.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, istilah-istilah tersebut bukanlah dari pihaknya. Sehingga dia tak menggubris istilah yang diberikan masyarakat.

Moktar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera melantiknya.

Mendagri Soal OTT Bupati Indramayu: Selalu Katakan yang Terakhir Tetapi Kok Terus. Dia juga terus mengatakan agar kepala daerah saling mengingatkan. Serta berhati-hati jika menangani proyek di setiap daerah.

Menteri-menteri ini diberi mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas menteri yang mengundurkan diri.

Tjahjo berharap polisi bisa mengusut tindakan penusukan ini secepatnya. Politikus PDIP ini percaya Polri bisa mengungkap siapa dalang di balik insiden ini.

Meski belum mendapat arahan, pihaknya sudah bersiap diri untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi. Seluruh materi yang dibutuhkan oleh Jokowi sudah dipersiapkan.

Hari ini, kata dia, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah bertolak ke ibu kota Kabupaten Jayawijaya itu untuk memastikan stabilitas keamanan.

2 Menteri Melenggang Ke DPR, Jokowi Pilih Plt Dibanding Angkat Menteri Baru. Jokowi langsung menunjuk dua menteri yang akan bertugas selama 20 hari ke depan sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab hingga pelantikan pada 20 Oktober nanti.

Tjahjo ditunjuk sebagai pelaksana tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga Kabinet Kerja I berakhir pada 20 Oktober 2019.

Tjahjo mengatakan, UU Pemilu memang harus direvisi. Pasalnya saat ini masih banyak pasal yang belum sesuai atau bahkan tidak berjalan efektif.

Tjahjo ingin penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dipisah kembali. Alasannya, pada Pemilu 2019 yang jadi sorotan hanya Pilpres saja dan Pileg tidak terlalu disorot masyarakat.

Hanya saja, Tjahjo mengingatkan mahasiswa tidak terjerumus dengan kepentingan lain. Mahasiswa, kata dia, harus mengambil sikap bila itu terjadi.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menemui anggota DPRD terpilih kabupaten kota se-provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan, anggota dewan ingin terus ada dialog berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pejabat daerah Papua supaya situasi di bumi cendrawasih kondusif.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menjelaskan tujuan membangun istana negara di Papua. Tjahjo mengatakan, hal tersebut bukanlah memindahkan ibu kota negara ke bumi cendrawasih.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebut banyak tanah-tanah di wilayah Papua yang belum dikuasai pemerintah daerah (pemda). Tjahjo mengatakan, tanah tersebut mengandung sumber kekayaan di Papua dan masih dikuasai pihak lain.

Tjahjo menjelaskan, pelaku peretasan pun sudah ditelusuri oleh Kominfo dan pihak cyber Mabes Polri. Sehingga, dia yakin tak lama lagi pelaku bisa ditangkap.