Tjahjo Kumolo

Politisi PDIP ini mengungkapkan, DKI harus mau menyisihkan anggaran daerahnya untuk menyokong daerah penyangga. Alasannya, Jakarta tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti banjir, macet dan sampah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan masalah ganti rugi penjarahan barang-barang minimarket di Palu pasca gempa telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Dia berharap, masalah ini tidak kembali diributkan.

Pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan perencanaan pembangunan daerah berbasis SIPD.

Menurut Tjahjo, pemetaan daerah rawan bencana dalam kondisi saat ini sangat relevan ketika kita dihadapkan pada peristiwa bencana alam yang tidak bisa diprediksi, seperti halnya bencana gempa bumi terakhir ini NTB dan Sulawesi Tengah.

Tjahjo melanjutkan, setelah mencermati beberapa pemerintah kota di Indonesia, pihaknya menemukan ada kelurahan yang memiliki anggaran minim. Sehingga alokasi dana kelurahan tersebut dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.

Pada kesempatan yang sama Tjahjo juga menyampaikan kondisi pemerintahan dan proses konsolidasi demokrasi di Provinsi Banten pasca Pilkada dan menghadapi Pemilu Serentak 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo kembali mengingatkan agar upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan kepala daerah deklarasi dukungan terhadap calon presiden jagoannya. Namun, Tjahjo mengingatkan, harus bisa membedakan antara jabatan publik dan politik.

Sandiaga menegaskan, sikapnya tak melibatkan kepala daerah dalam Pilpres sangat berbeda dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tjahjo memaklumi mayoritas PNS masih trauma akibat gempa dan tsunami. Alhasil, mereka tidak berani masuk kantor dan memilih bekerja di tenda darurat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, tidak masalah para peserta Pemilu di 2019 melakukan kampanye di Sekolah ataupun Pondok Pesantren. Sebab, kata dia, para pelajar di sana juga memiliki hak pilih.

Tjahjo sebagai Mendagri tentunya memiliki alasan penting dibalik inisiatifnya, hal itu ia ungkapkan kepada awak media.

Acara pelantikan hari ini dilaksanakan secara singkat karena kita masih berduka terkait musibah gempa bumi di Palu.

“Kita buat secara sederhana saja serah terima daripada dibuat serah terima meriah di daerah sekaligus saja selesai sehingga pak gubernur dan pak wakil gubernur sumsel dan kaltim bisa langsung bekerja,” Tutur Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menegaskan tugas pokoknya dalam penanganan bencana gempa bumi Palu dan Donggala, Ia menyatakan yang menjadi fokus tugasnya sebagai Mendagri memastikan jalannya pemerintahan di daerah bencana Palu dan Donggala berjalan baik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang calon presiden dan wakil presiden kampanye di daerah terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi, khususnya Palu dan Donggala.

Politisi PDIP ini mengungkapkan, kedatangannya dengan para gubernur dan wakil gubernur terpilih sekaligus untuk mendiskusikan tentang area yang rawan dikorupsi oleh kepala daerah, sekaligus bagaimana mencegah korupsi terjadi.

Tjahjo menjelaskan saat ini semua pihak harus berkonsentrasi membantu warga pasca gempa dan tsunami.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyayangkan tindakan pengambilan barang yang dilakukan masyarakat terhadap toko-toko ritel di Palu dan Donggala. Aprindo mencatat, hingga saat ini telah terjadi pengambilan barang oleh masyarakat di 40 gerai Alfamart dan 1 gerai Hypermart di Kota Palu.

Jokowi soal kabar penjarahan: Jangan mempermasalahkan hal kecil. Jokowi menjelaskan saat meninjau hanya melihat masyarakat saling membantu untuk memberikan bantuan.