Tjahjo Kumolo

Dia pun mengimbau agar masyarakat merujuk pada website resmi milik pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai seleksi CPNS, guru PPPK, dan PPPK non-guru.

Dalam surat bertanggal 7 April 2021 tersebut, Tjahjo menjelaskan SE dibuat dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh baik bagi masyarakat. Khususnya dalam mematuhi larangan mudik Lebaran 2021.

Dalam paparannya kepada para anggota dewan, dia menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan 1.275.387 lowongan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini menjadi pekerjaan impian sebagian masyarakat Tanah Air. Tak ayal, kabar seputar PNS selalu ditunggu-tunggu.

Kasus korupsi masih membayangi pemerintahan Indonesia. Belum lama ini, publik dihebohkan dengan kasus korupsi dan suap pejabat Ditjen Pajak. Beberapa waktu lalu, dua menteri terseret kasus korupsi di lingkup kerja mereka masing-masing.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi pegawai pemerintah. Meski prosesnya terkesan lama, namun pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah harus dilakukan sesuai kebutuhan sehingga bertahap.

MenPANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pemangkasan struktur eselon Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan rampung 30 Juni 2021. Adapun, proses penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga telah mencapai 93 persen hingga awal 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan, jumlah kebutuhan atau formasi CPNS 2021 akan diumumkan akhir Maret 2021. Tahun ini, pemerintah membuka lowongan CPNS sebanyak 1.304.485 PNS.

Terkait jadwal penerimaan, Kemenpan RB sedang menyusun bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kebutuhan sebanyak 1,3 juta ASN di tahun 2021 ini, meliputi 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Rekrutmen 1 juta guru PPPK ini akan diadakan di seluruh pemerintah daerah.

Dari pengalamannya bersama Megawati, Pram mengaku kecintaan pada lingkungan itu tampaknya karena Megawati ditempa langsung oleh ayahandanya, Bung Karno.

Dengan mempersingkat waktu cuti bersama tersebut, Tjahjo berharap ASN dan TNI/Polri dapat memberi contoh penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga disiplin saat memasuki waktu libur panjang.

Tjahjo menambahkan, evaluasi dilakukan setelah mencermati aturan pelarangan abdi negara untuk melakukan perjalanan ke luar kota pada akhir pekan kemarin, saat Hari Raya Imlek.

Adapun prosentase ASN yang bekerja di kantor atau di rumah akan diserahkan pengaturannya kepada para pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing, demikian pula pengaturan giliran bekerja (sif) serta jam kerjanya.

Tjahjo juga menjelaskan apabila ASN dalam keadaan terpaksa dan perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut. Dia menjelaskan yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansi.

Pemerintah mengingatkan kepada pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dengan area rawan korupsi, menyusul turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Berdasarkan data terbaru, nilai IPK Indonesia turun dari 40 pada 2019, menjadi 37 pada 2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menekankan bahwa pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Stranas PK 2021-2022 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pada periode 2019-2020, Kementerian PANRB yang merupakan anggota tim nasional pencegahan korupsi (Timnas PK) juga telah menyusun dan melaksanakan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK).

Komisi II DPR mengusulkan agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dihapuskan atau dibubarkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyatakan, usulan penghapusan KASN akan didalami bersama DPR secara detail dengan membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).