Tjahjo Kumolo

Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemenpan RB sebesar Rp295,34 miliar dan sudah termasuk pagu anggaran KASN sebesar Rp57,92 miliar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo menuturkan, kementeriannya meminta tambahan anggaran 2022 jika memungkinkan. Dari pagu anggaran Kementerian PAN RB sebesar Rp 237.425.687.000, Menteri Tjahjo menunjukkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 153.510.270.000.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengungkapkan, keprihatinannya karena masih saja ditemukan praktik korupsi di tengah komitmen dan upaya bersama untuk memerangi korupsi.

Dia pun berharap dengan dikeluarkannya PP Nomer 94/2021 tentang disiplin PNS bisa berdampak positif, sehingga ada kepastian hukum yang jelas.

Menteri Tjahjo menyampaikan, bahwa di tengah upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan program pemulihan ekonomi nasional, kasus tersebut menjadi keprihatinan bersama.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan agar instansi pemerintah memperkuat protokol kesehatan (prokes) di lingkungan kantornya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) membuat hal tersebut sebagai lahan basah bagi sejumlah oknum untuk mencari korban, terutama di masa pengadaan ASN seperti saat ini.

Tjahjo juga menegaskan sistem pengisian jabatan di luar jabatan pimpinan tinggi (JPT) harus dibenahi, serta pengawasan juga diperkuat, salah satunya ialah dengan pemberlakuan manajemen talenta, sehingga hanya sumber daya manusia kompeten yang dapat menduduki jabatan tertentu.

Sebuah institusi, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak akan dapat bertahan tanpa mengacu pada data dalam mengambil keputusan (data driven decision making).

Untuk mempercepat proses kinerja serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja, PNS juga didorong agar optimal dalam memanfaatkan perangkat digital.

ASN diminta harus mampu melihat kondisi lapangan dalam melaksanakan kebijakan, melakukan adaptasi dan mencari terobosan atau inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) telah ditutup Senin (26/7) malam. Total terdapat 4.030.090 orang pelamar yang mendaftar.

Tjahjo mengatakan, sistem kerja ASN di wilayah Jawa dan Bali masih sama dengan ketentuan yang tertuang di SE Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN selama PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

MenPAN-RB mendorong agar ASN juga memegang peranan penting untuk menjadi teladan dalam kepatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dan masyarakat. Termasuk kata dia berperan aktif untuk taat pada instruksi pemerintah pusat dan daerah.

Kendati begitu, pejabat lembaga negara dan pegawai sektor non esensial masih diizinkan bekerja di kantor apabila memang ada alasan penting dan keperluan yang mendesak. Pejabat Pembina Kepegawaian diminta selektif dan akuntabel dalam menentukan jumlah minimum pejabat dan pegawai yang hadir di kantor.

Tetapi dikecualikan untuk cuti melahirkan, sakit, karena alasan penting bagi ASN.

Kendati begitu, dia menuturkan kementerian, lembaga, instansi, dan, pemerintah daerah dapat menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk sebagian pegawainya. Misalnya, 50 persen WFH dan sisanya bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Pemerintah mengubah atau menggeser waktu libur nasional hari raya keagamaan 2021. Para aparatur sipil negara (ASN) pun dilarang mengambil hak cuti mereka di hari 'kejepit'.

Sementara, itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta perkantoran di Ibu Kota melakukan pembatasan jumlah pegawai berdasarkan data kasus Covid-19 wilayahnya.

Kegiatan ini dilakukan PNS untuk memelihara dan memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.