Tjahjo Kumolo

Dari pengalamannya bersama Megawati, Pram mengaku kecintaan pada lingkungan itu tampaknya karena Megawati ditempa langsung oleh ayahandanya, Bung Karno.

Dengan mempersingkat waktu cuti bersama tersebut, Tjahjo berharap ASN dan TNI/Polri dapat memberi contoh penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga disiplin saat memasuki waktu libur panjang.

Tjahjo menambahkan, evaluasi dilakukan setelah mencermati aturan pelarangan abdi negara untuk melakukan perjalanan ke luar kota pada akhir pekan kemarin, saat Hari Raya Imlek.

Adapun prosentase ASN yang bekerja di kantor atau di rumah akan diserahkan pengaturannya kepada para pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing, demikian pula pengaturan giliran bekerja (sif) serta jam kerjanya.

Tjahjo juga menjelaskan apabila ASN dalam keadaan terpaksa dan perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut. Dia menjelaskan yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansi.

Pemerintah mengingatkan kepada pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dengan area rawan korupsi, menyusul turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Berdasarkan data terbaru, nilai IPK Indonesia turun dari 40 pada 2019, menjadi 37 pada 2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menekankan bahwa pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Stranas PK 2021-2022 merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pada periode 2019-2020, Kementerian PANRB yang merupakan anggota tim nasional pencegahan korupsi (Timnas PK) juga telah menyusun dan melaksanakan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK).

Komisi II DPR mengusulkan agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dihapuskan atau dibubarkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menyatakan, usulan penghapusan KASN akan didalami bersama DPR secara detail dengan membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah sepakat untuk mengurangi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru. Bahkan di lingkungan Kementerian PAN-RB untuk tahun ini tidak banyak melakukan rekrutmen.

Anggota Komisi II DPR RI usulkan agar pemerintah menghapus lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya, tugas, fungsi dan wewenangnya KASN bisa disatukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Adapun hal-hal pokok yang menjadi usulan inisiatif DPR RI yakni, penghapusan KASN, Penetapan Kebutuhan PNS, Kesejahteraan PPPK, Pengurangan ASN, dan Pengangkatan Honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) di 2021. Sebab, pemerintah telah banyak mengeluarkan biaya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19.

Tjahjo menyampaikan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan dan Kemendagri selalu berdiskusi untuk membahas masalah penerimaan tambahan bagi PNS, termasuk gaji ke-13.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mendukung upaya Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia, agar dapat terus memberi pemahaman dan literasi wakaf kepada ASN serta masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mendukung wacana penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi PNS terus diperpanjang, meski nanti wabah pandemi Covid-19 telah usai.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 10 lembaga negara nonstruktural melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2020. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat, hal tersebut membuat negara bisa hemat hingga Rp 227 miliar per tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyebutkan pembubaran lembaga negara bukan hal yang asing bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak pertama kali menjabat sebagai RI 1 pada 2014, total Presiden Jokowi sudah bubarkan 37 lembaga.

Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan 10 lembaga non-struktural (LNS) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Bukan tidak mungkin pembubaran lembaga negara lain akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

Tjahjo meminta ASN dan seluruh anggota KORPRI di manapun berada untuk terus menjalankan Panca Prasetya KORPRI. Sehingga KORPRI semakin maju dan semakin berkontribusi dalam melayani dan mempersatukan bangsa dan negara.