Tjahjo Kumolo

Mendagri heran Fadli kerap kritik seakan pemerintah enggak ada yang benar. Kader PDI Perjuangan ini pun mengimbau kepada setiap pihak agar bisa menghargai satu sama lain

"Jangan sebar isu tidak benar, apalagi kepada Presiden, lambang-lambang negara," kata Tjahjo

Gladi pelantikan digelar di ruang Sasana Krida Kantor Gubernur Papua yang juga akan menjadi tempat pelantikan Pj Gubernur besok. Gladi berlangsung lancar dan khidmat selama 30 menit.

Sumarsono mengatakan dirinya akan melanjutkan apapun yang telah dilakukan Syahrul Yasin Limpo. Sebab dia menyadari, menjaga keberhasilan itu ibaratkan sebuah pesawat yang mau take off, jangan sampai turun lagi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ataupun merevisi UU tersebut, untuk larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif atau caleg.

Mendagri Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Bamsoet menyebut pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal salah satunya mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Tjahjo mengaku kedatangannya untuk membahas beberapa persoalan dengan Ketua DPR, Bambang Soesatyo, salah satunya yaitu mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Terpilihnya Soni Soemarsono sebagai Penjabat Gubernur Sulsel dikeluarkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Usai Pilkada, pemerintah siapkan KTP untuk penganut kepercayaan. Menurut Tjahjo, KTP untuk penghayat kepercayaan sama saja dengan KTP pada umumnya. Hanya saja, ada tidak ada kolom agama dalam KTP bagi penghayat kepercayaan. Nantinya, kolom agama akan diganti dengan kolom kepercayaan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP elektronik. Ini merespons perintah Presiden Joko Widodo agar Kemendagri membuat aturan pembuatan KTP elektronik dalam waktu satu jam atau paling lama sehari.

Tjahjo menilai hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Selama revisi PKPU terkait aturan tersebut tidak melanggar Undang-Undang. "Yang penting PKPU tidak menyimpang dari pasal dan ayat di UU. Karena PKPU itu dasarnya adalah penjabaran dari UU yang secara detail belum diatur di UU," ucapnya.

"Opsinya nanti akan diputuskan agama sendiri bagi enam agama sah, kepercayaan sendiri. Tapi maaf kepercayaan ada yang engga mau, mintanya satu KTP, atau agama sendiri di bawahnya ada kepercayaan. Kalau garis miring kan agama sama dengan kepercayaan padahal tidak sama."

Mendagri menjelaskan Sandiaga hanya perlu melakukan cuti jika nantinya ikut berkampanye untuk kepentingan partai.

Tjahjo Kumolo mengaku banyak mendapatkan surat permohonan izin dari kepala daerah untuk melakukan studi banding demi menangani masalah sampah. Namun, ia heran para kepala daerah itu sama sekali tidak mengajak kepala dinas yang berkaitan untuk menangani masalah sampah.

Menkum HAM tak setuju ada Perppu ganti calon kepala daerah yang tersangka. Dia beranggapan usulan mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka ketika gelaran Pilkada belum selesai tidak adil. Lagipula, lanjut dia, partai politik akan sulit mencari calon pengganti atas 'jagoan' yang mereka usung.

Dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-undang 10 tahun 2016 tentang revisi UU Pilkada, peserta Pilkada dilarang mengundurkan diri. Jika mundur, akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 60 bulan dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

Tidak hanya JK, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu tentang penggantian calon kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Dia menjelaskan pihak pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu karena belum dipandang dalam situasi darurat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu tentang penggantian calon kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Sebab, pemerintah memandang belum mau menerbitkan Perppu karena dipandang dalam situasi darurat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku terkesan pada jajaran Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Bahkan, dia memberi apresiasi kepada Kapolda Metro Irjen Pol Idham Azis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengungkapkan, saat ini ada 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten yang masuk ke Kemendagri. Dari jumlah tersebut hingga saat ini belum ada satupun yang disetujui pemekarannya oleh Presiden Jokowi.