Tjahjo Kumolo

FPI sendiri telah memenuhi 10 dari 20 persyaratan administrasi perpanjangan perizinan. Tapi hal tersebut nyatanya bukan jaminan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, dirinya menerima informasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan nama calon wakil gubernurnya ke pihak DPRD DKI Jakarta. Artinya tinggal menunggu penetapan saja.

Tjahjo menilai, Arief seharusnya tak boleh melakukan langkah-langkah yang merugikan masyarakat seperti, menghentikan sementara layanan publik di kantor Kemenkum HAM Kota Tangerang.

Perselisihan antara Arief versus Yasonna berawal dari Pemerintah Kota Tangerang yang tak kunjung memberikan izin pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

"Pak Jokowi itu mudeng demokrasi. Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi geer," kata Amien.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan, pelantikan Sani sebagai Sekda mengacu pasal 235 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelantikan dilakukan langsung Mendagri karena Gubernur Kaltim, Isran Noor menolak melantik sekda terpilih sejak Keppres terpilihnya Abdullah terbit pada November tahun lalu.

Tak Kunjung Diangkat oleh Gubernur, Sekda Kaltim Dilantik Mendagri. Menurut Tjahjo, langkahnya itu dilindungi undang-undang. Sekda selaku pejabat eselon satu yang semestinya dilantik oleh gubernur. Namun karena gubernur tidak kunjung melantik, maka sudah suatu kewajiban baginya untuk melantik Abdullah.

Dia menjelaskan kasus yang menjerat Nurdin sudah ada pada 2018. Sebab itu, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak KPK.

Nurdin diduga menerima 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut di wilayah Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. Mantan bupati Karimun itu menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan dalam beberapa kesempatan.

Tjahjo mengaku sudah memberikan izin Anies untuk memenuhi undangan Wali Kota Medellin, Federico Gutirrez.

"Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan baru diserahkan 10 persyaratan, kan kami harus menunggu dulu dong, menunggu dulu persyaratan lengkap," ujar Tjahjo.

Mendagri Tegaskan DPRD Tak Bisa Tolak Calon Wagub DKI dari Partai Pengusung. Dia menjelaskan pengembalian salah satu atau dua nama tersebut dapat dilakukan bila salah satu atau keduanya meninggal dunia, sakit permanen, hilang, atau mengundurkan diri.

Dia menyebut berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019, dana kelurahan masuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran kelurahan tersebut dialokasikan sebesar Rp 3 triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menyarankan, partai pengusung segera berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Setelah itu, keduanya mendesak DPRD DKI memutuskan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang telah diusulkan.

Kemendagri akan memproses permohonan SKT setiap Ormas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan ketujuh, dia mengingatkan, APBD harus pro rakyat dan transparan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI akan menjadi rujukan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam penetapan pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta.

Dia mengharapkan, DPRD DKI Jakarta segera melakukan rapat paripurna untuk melakukan pemilihan Wagub. Politisi PDIP ini meyakini, Anies Baswedan mendukung dengan proses pemilihan Wagub tersebut.

FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014.

Tjahjo Kumolo Enggan Ungkap Calon Waketum dan Ketua Harian PDIP. Dia pun menyarankan awak media bertanya kepada Sekjen Hasto Kristiyanto.