Tjahjo Kumolo

Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai KTP elektronik, di Cianjur, Jawa Barat, sempat menjadi buah bibir. Namun, masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Dukcapil Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam Pilpres 2019. Mereka tidak boleh ikut kampanye.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersikap netral menangani dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan 31 kepala daerah yang diinisiasi oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Kuasa Hukum Advokat Nusantara, Dahlan Pido mengatakan, apa yang disampaikan oleh Tjahjo dalam acara tersebut telah menggiring opini seakan-akan dana desa itu ada pada saat era Joko Widodo menjadi orang nomor di Indonesia.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuh kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar terkait adanya camat yang mendukung pasangan calon Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Dia pun enggan memberikan pendapat ihwal hal tersebut.

Deklarasi itu diinisiasi Gubernur Jateng yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya empat pimpinan daerah yang tak diundang, yakni Kabupaten Sragen, Kendal, Kota Tegal, dan Salatiga. Keempatnya tidak diundang karena bukan pendukung maupun bukan kader partai pendukung paslon no

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Karding, wajar saja dana desa dikaitkan dengan Jokowi. Sebabnya, hanya di era pemerintahan Jokowi, dana desa digelontorkan sampai triliunan.

Syamsuar dan Edy diminta berdiskusi dengan Pimpinan KPK terkait Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap). Tjahjo tak ingin lagi ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam rapat yang dipimpin Menko PMK tidak banyak membicarakan hal teknis mengenai penyetaraan gaji. Hanya saja beberapa perwakilan yang hadir diminta untuk menyelaraskan mengenai peraturan pemerintah tentang gaji perangkat desa tersebut.

"Perekaman e-KTP sudah 97,41 persen," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (19/2).

Mendagri Tjahjo Kumolo hanya memberikan arahan kepada staf internal agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait pelayanan konsultasi evaluasi rancangan Perda APBD. Dia menyebut arahan ini sebagai respons atas kasus yang terjadi Hotel Borobudur Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Jambi Fachrori Umar hati-hati dalam pembahasan anggaran. Dia tak ingin kasus korupsi yang menjerat Zumi Zola kembali terulang di Jambi.

Ia berdalih, kebocoran anggaran mampu ditekan sejak tahun 2015. Dia menekankan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah pun beberapa tahun terakhir tidak semuanya terkait korupsi anggaran.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut larangan pejabat pemerintah melakukan rapat di hotel, yang dibuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Pembakaran sejumlah kendaraan terjadi di beberapa lokasi di Jawa Tengah. Aksi yang dilakukan Orang Tak Kenal (OTK) ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Pembakaran ini dilakukan oleh orang-orang yang tak jelas motivasinya namun terorganisir.

Politisi PDIP ini mengimbau, kepala daerah tetap harus mengajukan cuti saat akan melakukan kegiatan kampanye maupun partai. Selain itu, dia menambahkan, mereka juga diminta untuk tidak menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah.

Selama dirinya menjabat sebagai menteri, politisi PDIP ini mengungkapkan, baru kali mendapati pembahasan APBD dilakukan di hotel. "Selama saya sebagai Mendagri baru sekali ini ada pembahasan evaluasi APBD di hotel," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi hasil survei yang dilakukan Charta Politika yang menyebut PNS lebih banyak mendukung Prabowo-Sandi ketimbang Jokowi-Ma'ruf. Menurut Tjahjo hasil survei tersebut tak bisa dijadikan tolok ukur.

Pelaporan LHKPN, kata Tjahjo, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.